Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai NasDem secara tegas menyebut, perihal pengumuman nama calon wakil presiden (cawapres) sejatinya diserahkan kepada Anies Baswedan yang sudah diberi mandat untuk menentukan kapan dan siapa yang akan diumumkan.

Dengan begitu, NasDem memiliki sikap berbeda dengan Partai Demokrat yang dimana belakangan ini kerap mendesak agar capres dari Koalisi Perubahan itu segera mengumumkan siapa pendampingnya.

Menurut Sekretaris Fraksi DPR Partai NasDem Saan Mustopa, tidak perlu ada pihak yang mendesak pengumuman itu.

Baca juga: Alasan Ramai-ramai Kader PSI Mengundurkan Diri Buntut Tak Terima Elite Parpolnya Sambut Prabowo

Sebab kata dia, berdasarkan mandat dari piagam kerja sama Koalisi Perubahan, Anies Baswedan sudah diberikan kewenangan atas hal tersebut.

"Ya kalau NasDem kan sudah menyerahkan ke mas Anies, mas Anies lah untuk cari waktu yang pas, momen yang pas gitu yah, tidak perlu juga kita desak-desakan gitu," kata Saan saat dihubungi awak media, Senin (7/8/2023).

Atas hal itu, menurut Saan, jika memang seluruh partai koalisi dalam hal ini NasDem, Demokrat dan PKS sudah sepakat dengan piagam kerja sama itu, maka seharusnya memberikan ruang kepada Anies Baswedan.

Anies sebagai capres kata dia, harus diberikan ruang untuk menetapkan dan mengumumkan sendiri siapa cawapresnya.

"Jadi gak perlu kita desak-desak, beri aja kesempatan mas Anies kalau kita memang sudah berkomitmen agar sepenuhnya terkait urusan cawapres ke mas Anies," ucap dia.

Menurut Saan, Anies Baswedan pasti memiliki pertimbangan yang matang untuk mengumumkan nama pendampingnya untuk Pilpres mendatang.

Terlebih, seluruh kriteria cawapres yang dinilai layak sudah ditetapkan oleh Anies. Bahkan, kekinian nama untuk cawapres Anies kabarnya sudah mengerucut menjadi satu nama.

Baca juga: Anak Mendiang Rachmawati Soekarno Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

"Kapan mas Anies mau mengumumkannya, pasti kan mas Anies punya banyak pertimbangan, waktu yang tepat, momen yang tepat," tukas Saan.

Sebelumnya, Partai Demokrat menyatakan, sejatinya Koalisi Perubahan untuk Persatuan segera mendeklarasikan pasangan calon wakil presiden Anies Baswedan.

Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani membeberkan alasan pihaknya kenapa pengumuman nama cawapres itu harus segara dilakukan.

Kata dia, salah satunya yakni karena Koalisi Perubahan tidak memiliki basis elektabilitas yang tinggi, termasuk soal nama capresnya.

"Mengingat, kita tak memiliki kemewahan basis elektabilitas yang tinggi, jauh selisihnya dibandingkan dengan kompetitor," kata Kamhar dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/8/2023).

Tak hanya itu, posisi Koalisi Perubahan yang saat ini cenderung berada di luar pemerintahan, kata dia, membuktikan kalau para partai politik yang ada di dalamnya tidak memiliki dukungan dari penguasa.

"Maupun fasilitas sebagai incumbent atau setidaknya mendapatkan dukungan dari penguasa sehingga memiliki akses sumberdaya pemenangan yang berkelimpahan," ujar dia.

Sebaliknya, menurut Kamhar, Koalisi Perubahan saat ini berada pada posisi yang harus berjuang lebih keras.

"Kita berada pada posisi yang mesti bekerja ekstra untuk mengejar ketertinggalan elektabilitas dan pada posisi yang vis a vis dengan penguasa yang memiliki besutan kandidat sendiri," ujar dia.

Atas hal itu, Kamhar menilai sejatinya Anies Baswedan selaku capres untuk segera mengumumkan siapa nama cawapres untuk mendampinginya di Pilpres 2024.

Hal itu perlu kata dia, dengan telah diumumkannya pasangan capres-cawapres maka, Koalisi Perubahan bersama Partai pendukung bisa segera melakukan agenda-agenda pemenangan.

"Salah satu dan yang paling menentukan adalah menyegerakan deklarasi paket komplit agar seluruh sumberdaya pemenangan yang dimiliki baik dari partai, relawan dan simpatisan bisa segera terkonsolidir dan bekerja secara optimal dalam menjalankan kerja-kerja politik pemenangan," tukas dia.