TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tarif kereta Lintas Raya Terpadu (LRT) perlu ada Public Service Obligation (PSO) atau subsidi.

Subsidi itu menurut Jokowi, tidak hanya buat LRT, tetapi juga perlu untuk transportasi umum massal lainnya.

"Oleh sebab itu perlu PSO."

"Ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya Transjakarta, KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik namanya kereta cepat."

"Semuanya harus ada subsidinya," Kata Jokowi usai menjajal LRT dari Stasiun Jatimulya Bekasi ke Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/8/2023).

PSO atau subsidi kata Jokowi bisa menarik orang yang tadinya menggunakan mobil pribadi beralih menjadi menggunakan transportasi massal.

Hal itu sesuai dengan tujuan dibangunnya infrastruktur transportasi massal.

"Karena itu bisa menarik orang dari mobil pribadi masuk ke moda transportasi massal," katanya.

Untuk besaran subsidi kata Presiden masih dibahas di Kementerian Perhubungan.

Yang pasti kata dia, subsidi diperlukan untuk tarif transportasi massal.

"Yang jelas ada itu urusannya menteri perhubungan."

"Masa presiden suruh ngitung-ngitung seperti itu," katanya.

Proyek Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek hampir rampung.

Dalam seminggu terakhir Presiden sudah dua kali menjajal moda transportasi massal tersebut.