“Bagi UMKM yang kesulitan dengan persyaratan jaminan tradisional, kebijakan ini memberikan keamanan finansial yang lebih baik. Namun, beberapa UMKM khawatir tentang kompleksitas penilaian kelayakan pinjaman tanpa jaminan, sementara suku bunga yang lebih tinggi mungkin menjadi pertimbangan. Tetapi dengan pelatihan dan pendidikan, UMKM dapat lebih siap mengelola pinjaman," ujarnya.

Baca juga: Menteri Investasi Bahlil Tinjau Perluasan Proyek Hilirisasi Pulp di Riau Senilai Rp19,5 Triliun

"Pemerintah perlu memantau penggunaan dana pinjaman untuk keberlanjutan bisnis, sambil meningkatkan kesadaran UMKM akan tanggung jawab finansial mereka dalam melunasi pinjaman,” imbuhnya

Buat Wishnu, permintaan Menteri Bahlil ini menjadi angin segar bagi pelaku UMKM yang telah merasakan kehadiran pemerintah lewat intervensinya kepada direktur Bank Himbara untuk permudah akses pelaku UMKM dalam mendapatkan bantuan dana. 

“Langkah ini diterima positif oleh sebagian pelaku UMKM karena memberikan rasa keamanan dalam meminjam modal. Dengan negara sebagai jaminan, risiko bagi bank bisa lebih terkendali, mungkin dimungkinkan suku bunga yang lebih rendah,” tandasnya. 

Sebagaimana diketahui, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta kepada bank milik negara atau Himbara agar tidak ada lagi syarat agunan atau jaminan ketika pelaku UMKM ingin meminjam modal dana usaha. 

Bahlil menyampaikan pesan kepada Menteri BUMN Erick Thohir melalui deputinya yang hadir pada kegiatan itu agar tidak lagi ada permintaan agunan sebagai jaminan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).