TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mendapat kritik dari Politisi PPP yang juga anggota DPR RI Achmad Baidowi terkait kasus penangkapan seorang pegawai PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang diduga terlibat aksi terorisme.

Penangkapan pegawai BUMN berinisial DE yang terkait dugaan terorisme itu membuat Achmad Baidowi menyoroti keamanan instansi pemerintah.

"Aksi terorisme bisa memapar di lingkungan instansi milik pemerintah yang seharusnya menjadi terdepan dalam membantu memerangi terorisme," kata Baidowi, Selasa (15/8/2023).

Achmad Baidowi, mengatakan Menteri BUMN Erick Thohir harus mengambil langkah preventif dan pembinaan terhadap jajaran BUMN agar tidak terpapar radikalisme.

"Atas dasar hal ini, harus menjadi perhatian bagi Kementerian BUMN untuk melakukan langkah preventif dan pembinaan terhadap jajaran pegawai BUMN, agar tidak terpapar radikalisme yang mengarah pada tindakan terorisme," kata Awiek.

Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, Sekretaris FPAN DPR RI, angkat bicara menanggapi kritik Achmad Baidowi kepada Erick Thohir.

Eko Patrio yang juga menjabat Ketua DPW PAN DKI Jakarta tersebut mengaku menyayangkan pernyataan politisi PPP tersebut.

Berita Rekomendasi

"Sangat disayangkan pernyataan sahabat saya Achmad baidowi atau Awiek dari PPP yang terkesan membawa kasus teroris ini ke ranah politik dan pribadi. Saya rasa Pak Erick Tohir sudah berusaha maksimal untuk membenahi sektor-sektor strategis, termasuk di dalamnya KAI," ujarnya, Selasa (15/8/2023).

Eko menjelaskan, isu terorisme ini kan bukan hanya ada di ranah Kementerian BUMN, meskipun terduga teroris tersebut bekerja di salah satu perusahaan BUMN, akan tetapi lembaga terkait mulai dari aparat penegak hukum, Badan Intelejen dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tentu memiliki tanggung jawab yang sama.

"Jangan sampai karena terduga bekerja di BUMN justru seolah-olah ini adalah pekerjaan rumah Kementerian BUMN saja. Bagaimana dengan terduga lain yang tidak bekerja di BUMN? Apalagi ini dikaitkan dengan isu politik yang menurut saya kurang etis. Terorisme adalah persoalan bangsa dan tentu kita sama-sama berusaha untuk menanggulangi agar hal tersebut tidak terjadi dan menyebar di instansi manapun," tandasnya.

Sebelumnya, Awiek juga mengungkapkan, dengan adanya dugaan keterlibatan pegawai BUMN dalam tindak pidana terorisme tersebut, lanjutnya, membuka kesadaran bahwa aksi terorisme yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masih ada.

Oleh karena itu, dia mengingatkan agar Menteri BUMN Erick Thohir harus lebih serius dalam memerhatikan persoalan menyangkut radikalisme di lingkungannya yang dapat menjadi cikal bakal tindak terorisme.

"Jangan sampai lingkungan BUMN dicap menjadi salah satu sarang tumbuhnya benih-benih terorisme. Jangan sampai ikut terlena dengan hiruk-pikuk politik menjelang 2024," kata Awiek.

Penangkapan karyawan BUMN

Sebelumnya, 88 Antiteror Polri menangkap seorang pria berinisial DE yang merupakan target tindak pidana terorisme kelompok media sosial (medsos).