Sebab, kata Daniel, batu bara melepaskan sulfur dalam bentuk gas belerang dioksidan (SO2) yang juga menghasilkan partikel karbon hitam dalam jumlah banyak yang berdampak buruk bagi kesehatan. 

“DPR mendorong pemerintah daerah untuk menggalakkan sosialisasi ke pabrik-pabrik agar tidak menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya. Untuk pabrik-pabrik yang masih menggunakan bahan bakar dari batu bara harus diganti dengan gas," paparnya.

Pembakaran batu bara selama satu abad terakhir telah menyebabkan bumi menjadi lebih panas. Kondisi ini membuat perubahan iklim yang mengganggu stabilitas alam. 

Bagi makhluk hidup khususnya manusia, partikel hasil pembakaran batu bara dapat masuk ke paru-paru dan menyebabkan penyakit pernapasan.

Daniel menyebut, industri peleburan baja menjadi salah satu penyumbang polusi udara. Dengan kondisi tersebut, pabrik-pabrik di wilayah penyangga ibukota memungkinkan polusi yang dikeluarkan oleh cerobong asap terbawa hingga ke Jakarta. 

Baca juga: Dokter Sebut Udara Jakarta Pengaruhi Kesehatan Presiden, Ini Cara Polusi Sebabkan Jokowi Batuk

"Saya akan mendalami masalah ini, saya rasa penyebab udara jelek utamanya karena industri yang limbah polusinya dikeluarkan melalui cerobong asap dan terbawa hingga Jakarta. Terlebih ditambah musim kemarau, yang membuat kualitas udara tidak tercuci," ungkap Daniel. 

Komisi IV DPR RI yang salah ruang lingkup tugasnya terkait Lingkungan Hidup tersebut meminta masyarakat pro aktif melaporkan apabila mengetahui ada pabrik-pabrik yang melakukan pencemaran udara. 

Daniel juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup Daerah responsif dengan kondisi ini.

"Masyarakat berperan serta dalam mengawasi dampak lingkungan. Pengawasan dari masyarakat juga memudahkan pihak berwenang mengetahui mana pabrik yang masih menyumbang banyak polusi,” tuturnya.

“Harus ada tindakan tegas karena dampak dari polusi udara itu sudah jelas, berbahaya. Belakangan banyak masyarakat, terutama anak-anak, yang mengalami batuk flu cukup berat lebih dari biasanya,” sambung Daniel.

Lebih lanjut, Kementerian Lingkungan Hidup diminta bekerja sama dengan instansi maupun stakeholder terkait untuk membuat rekayasa cuaca demi mengurangi dampak polusi udara. 

Daniel mengatakan, kemarau panjang harus disiasati sehingga dampaknya tidak semakin lama dirasakan rakyat.

“Bapak Presiden juga sudah memberi arahan agar segera dilakukan rekayasa cuaca. Kita tidak ingin kesehatan masyarakat terganggu yang akan berdampak terhadap produktivitas, termasuk di dunia kerja yang pada akhirnya berimbas ke perekonomian kita,” ucapnya.

Di sisi lain, Daniel mendorong agar transportasi massal diperbanyak dan bisa menjangkau ke seluruh wilayah. Sehingga, masyarakat akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang berdampak langsung pada kemacetan dan polusi udara.