Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Prabowo Kritik Birokrasi di Indonesia: Kalau Bisa Dibikin Susah Kenapa Dibikin Gampang

Ketua Umum Partai Gerindra dan bakal calon presiden Prabowo Subianto mengkritik birokrasi di Indonesia.

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Prabowo Kritik Birokrasi di Indonesia: Kalau Bisa Dibikin Susah Kenapa Dibikin Gampang
Tangkap Layar: Kanal Youtube Prabowo Subianto
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menginginkan membenahi masalah birokrasi di Indonesia. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra dan bakal calon presiden Prabowo Subianto mengkritik birokrasi di Indonesia.

Baginya, birokrasi di tanah air dinilai masih menganut budaya yang suka berbelit-belit.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam sesi Pemaparan Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 dalam Seminar Ekonomi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Balroom Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (15/8/2024).

"Birokrasi kita luar biasa ya, budaya birokrasi kita harus kita koreksi diri kita sendiri kita sering menganut birokrat-birokrat kita sering menganut kalau bisa dibikin susah kenapa dibikin gampang," kata Prabowo dalam sambutannya

Prabowo menuturkan dirinya pun menginginkan agar membenahi masalah tersebut. Nantinya, prosedur birokrasi nantinya akan dibuat menjadi lebih mudah.

Baca juga: Elite Golkar Ungkap Airlangga Hartarto Sempat Temui JK Sebelum Nyatakan Dukung Prabowo Subianto

"Lebih baik negara hancur daripada melanggar prosedur. Padahal prosedur adalah alat untuk membangun negara. Dari di sinilah kita harus cari suatu pendekatan yang berorientasi kepada hasil," jelasnya.

Berita Rekomendasi

Lebih lanjut, Eks Danjen Kopassus itu menilai bahwa pimpinan politik harus memiliki kehendak untuk tidak mengkriminalisasi para pimpinan eksekutif yang ingin melakukan perbaikan bangsa.

Baca juga: Dukungan Golkar dan PAN Dinilai Dapat Memperkuat Daya Elektoral Prabowo di Kalangan Gen Z

"Saya kira pemimpin-pemimpin politik harus punya kehendak untuk tidak menkriminalisasi para pelaku para pimpinan eksekutif di lapangan yang ingin mengejar keberhasilan untuk bangsa dan negara Indonesia," tandasnya.

Dalam kegiatan ini, hadir pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, dan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas