Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

PDIP Kritik Program Food Estate Jokowi, Pengamat: Jangan Cuma Kecam, Gunakan Hak Interpelasi di DPR

Sekjen PDIP mengatakan mengatakan proyek food estate atau lumbung pangan merupakan bagian dari kejahatan lingkungan hidup.

Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in PDIP Kritik Program Food Estate Jokowi, Pengamat: Jangan Cuma Kecam, Gunakan Hak Interpelasi di DPR
Tim Media Menhan Prabowo
Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau food estate atau lumbung pangan di Kabupaten Keerom Papua pada Selasa (21/3/2023). Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengkritik tajam program Presiden Jokowi soal Food Estate. 

Dan harus diingat, sambungnya, food estate ini bukan hanya dikerjakan oleh Kemenhan, meskipun Kemenhan mempunyai porsi yang besar dalam menjalankan program ini. Tapi di sisi lain, ada juga BUMN, Kementerian Pertanian, PUPR, dan lainnya

"Jadi pengerjaan proyek ini multi stakeholders bukan mengarah ke satu kementerian. Namun karena ada sosok Pak Prabowo dalam proyek ini, narasi yang dibangun atau dimainkan oleh PDIP ini mengarah ke Pak Prabowo. Ini sah-sah saja. Hanya perlu diluruskan bahwa proyek ini dilakukan oleh multi stakeholder."

Penjelasan Gerindra

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, menjawab kritikan yang dilontarkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang menyebut proyek food estate atau lumbung pangan sebagai bagian kejahatan lingkungan.

Muzani menegaskan bahwa lumbung pangan itu merupakan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin.

"Tidak ada program kementerian, tidak ada visi kementerian, yang ada visi presiden dan wakil presiden. Ingat ini ada sistem pemerintahan presidensil," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

"Yang terpilih adalah Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin maka yang dijalankan adalah program dan visi misinya pak Jokowi dan pak Ma'ruf Amin. Yang dilaksanakan oleh pak Prabowo sepenuhnya program pemerintah Jokowi- Maruf Amin," imbuhnya.

Wakil Ketua MPR RI itu menambahkan, perbedaan pandangan soal suatu isu antarparpol adalah hal sesuatu hal yang lumrah. 

Berita Rekomendasi

"Selalu saja ada potensi itu (perbedaan). Kami tidak menafikan dalam satu perahu, dalam satu mobil perjalanan, ada orang yang melihat ke arah kanan ada yang melihat ke arah kiri. Ada yang melihat ke arah ke depan dan seterusnya," ujarnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas