Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace, Bondan Andriyanu menagih janji pemerintah untuk memberikan peringatan terhadap kualitas udara yang ada.

Pihaknya sejak tahun 2017 telah mengingatkan KLHK dan menteri kesehatan untuk memonitoring PM2.5.

"Kita berbicara ada yang jogging di GBK itu tidak sehat tapi apa urgensi dari pemerintah yang mengatakan ini sedang tidak sehat. Tidak ada semacam morning ada semacam mitigasi atau peringatan early warning system kepada masyarakat ketika udaranya tidak sehat," tutur dia dalam talkshow Kompas TV, Selasa (15/8/2023).

"Jadi yang kita harapkan sebenarnya ada urgensi kedaruratan dari pemerintah dan semua pihak ya KLHK, menyeri kesehatan ketika udara tidak sehat," lanjut dia.

Baca juga: Polusi Udara Jakarta Memburuk, Sekjen PDIP: Maklum Lama Enggak Diurus Ibu Kotanya

Ia menyinggung soal solusi pemerintah atas pencemaran udara selalu uji emisi.

Sementara edukasi dan mitigasi terhadap masalah ini tidak pernah tersentuh.

"Ya lagi-lagi uji emisi tapi bagaimana dengan yang lainnya? Edukasi pada masyarakat warning kepada masyarakat ada early warning kalau udara kita tidak sehat," ungkap dia

Menurutnya, pemerintah hanya melimpahkan kesalahan hanya kepada masyarakat.

Sementar pemilik cerobong-cerobong asap industri tetap bebas.

"Kalau kita mau fair harusnya ketika ada uji kendaraan begitu juga harus ada yang mengikuti uji ke rumah cerobong industri yang legal atau ilegal karena kalau kita lihat sekarang ini di Jakarta itu banyak yang yang cerobongnha masih berasap dan bahkan masyarakat juga komplain," ungkap Bondan.