"Coba googling Mbak, PLTU Lontar itu yang meresmikan mertua sampean, Bapaknya AHY, Pak SBY," sahut @ebass_.

Berdasarkan penelusuran Tribunnews.com, SBY diketahui meresmikan Unit 1 PLTU Lontar pada Desember 2011 silam.

Hingga saat ini, PLTU Lontar memiliki sampai Unit 4 dengan kapasitas 945 MW.

Baca juga: Selain Kendaraan, WALHI Sebut PLTU dan Kebiasaan Bakar Sampah Sumbang Polusi Udara di Jakarta

Selain PLTU Lontar, SBY juga meresmikan PLTU Banten Suralaya pada 28 Desember 2011 dan PLTU Labuan Banten pada Januari 2010.

Dikutip dari situs Perusahaan Listrik Negara (PLN), PLTU Pelabuhan Ratu diketahui juga diresmikan pada Oktober 2014, saat masih pemerintahan SBY.

Sebagai informasi, PLTU Banten Suralaya berkapasitas 625 MW, PLTU Labuan Banten berkapasitas 600 MW, dan PLTU Pelabuhan Ratu berkapasitas 1.050 MW.

Pemprov DKI Jakarta akan Terapkan Sistem WFH

Untuk mengurangi polusi udara menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean pada 5-7 September 2023, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menerapkan sistem work from home (WFH) 75 persen.

Aturan itu diberlakukan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Rencananya, aturan itu mulai diterapkan pada 4-8 September 2023.

“Khusus tanggal 4 September sampai dengan 8 September 2023, WFH-WFO ASN itu 75-25,” ucap Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Joko Agus Setyono, di kawasan Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (17/8/2023), dikutip dari TribunJakarta.com.

Meski demikian, sejatinya kebijkan WFH untuk ASN Pemprov DKI ini bakal dimulai pada 21 Agustus 2023.

Menurut rencana, WFH akan berlangsung selama dua bulan, tepatnya hingga 21 Oktober 2023.

Selain periode 4-8 September 2023, sistem WFH menerapkan pola 50:50.

15,4 Persen Warga Jakarta Meninggal karena Polusi

Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), Ahmad Safrudin, mengungkapkan setidaknya 15,4 persen warga Jakarta meninggal karena polusi udara.