Berdasarkan riset KPBB tahun 2019, kata Ahmad, polusi udara membuat banyak warga ibu kota mengidap penyakit pernapasan.

Baca juga: Beredar Gambar Citra Satelit Sebut PLTU Sumber Polusi Jakarta, KLHK Pastikan Hoaks

"Rinciannya yakni 1,4 juta kasus asma, 200 ribu kasus bronkitis, 172 ribu kasus penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), 2,7 juta kasus ISPA, dan 1,3 juta kasus jantung koroner," ujar Ahmad, Kamis.

Ahmad berharap pemerintah menjadikan polusi udara sebagai prioritas yang harus diselesaikan secepatnya.

Mengingat, banyak warga mengidap penyakit akibat polusi udara yang menyebabkan nilai rupiah untuk pengobatan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional.

"Masalah pencemaran udara harus menjadi prioritas utama komitmen pemerintah mengingat dampaknya terhadap kesehatan masyarakat yang valuasi ekonominya melebihi pertumbuhan ekonomi nasional," sambungnya.

Sebelumnya, pada Rabu (16/8/2023), Ahmad dan sejumlah elemen yang tergabung dalam Koalisi Ibu Kota beraudiensi dengan DPRD DKI Jakarta membahas penanganan polusi udara.

Sebelum pertemuan, mereka menggelar aksi damai di depan Balai Kota DKI Jakarta untuk mengungkapkan kekecewaanya terhadap Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang dinilai tak becus menangani soal masalah polusi di Jakarta.

Apalagi, Heru Budi sempat menganggap remeh polusi udara dengan leluconnya yang akan meniup polusi udara.

Safrudin menyebut salah satu langkah yang harus diambil pemerintah dalam penanggulangan polusi udara yakni melakukan razia emisi tak hanya kepada kendaraan namun juga pabrik industri.

Sebab, selama ini dia menilai aturan uji emisi hanya sebatas formalitas belaka.

"Berdasarkan kajian sumber pencemaran udara KPBB 2019 menunjukkan bahwa transportasi merupakan pencemar terbesar di Jakarta dan sekitarnya," katanya.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci/Elga Hikari Putra, Kompas.com/Larissa Huda/Alinda Hardiantoro)