Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin merespons usulan anggota DPR soal TNI dilibatkan dalam pemberantasan judi online (judol) di tanah air.

Sebelumnya usulan itu dilontarkan anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta.

Sjafrie mengatakan bahwa TNI merupakan alat pertahanan negara.

Dalam hal ini, TNI akan mendukung pemberantasan judi online.

"Apa yang diteruskan, dilanjutkan oleh TNI dalam rangka mendukung pemberantasan judi online itu, itu tidak berada di garis depan, tapi support memberi dukungan kepada law enforcement," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2024).

Namun, lanjut Sjafrie, TNI tidak menjadi garda terdepan dalam hal pemberantasan judi online.

Baca juga: Politikus PDIP Respons Alwin Kiemas Jadi Tersangka Judi Online di Komdigi: Harus Tanggung Jawab

Setidaknya, lanjut dia, TNI akan memberikan dukungan moral terhadap pemberantasan judi online.

"Jadi jangan disalahartikan TNI seolah-olah akan tampil untuk memberantas judi online," ucapnya.

"Tapi yang pastinya adalah moril kita mendukung untuk pemberantasan judi online. Itu yang saya sampaikan dan juga dilaksanakan oleh panglima TNI," ucapnya.

Adapun Sukamta mengusulkan agar TNI dilibatkan dalam memberantas judi online (judol). 

Baca juga: Politikus PKS Usul TNI Dilibatkan Berantas Judi Online, Omzetnya Untuk Kesejahteraan Prajurit

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja (raker) bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Komisi I DPR, pada Senin (25/11/2024).

"Saya yakin yang bisa mengatasi itu hanya TNI. Kalau TNI serius diterjunkan, enggak susah itu menggulungnya," kata Sukamta di Ruang Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sebab itu, Sukamta beharap Menhan Sjafrie melobi Presiden Prabowo Subianto, agar prajurit TNI dilibatkan memberantas judi online.

"Nah saya berharap betul mudah-mudahan Pak Menhan bisa lobi kepada presiden, mudah-mudahan presiden menugaskan TNI untuk menyelesaikan Judol ini," ucapnya.

Sukamta menjelaskan Alasan TNI perlu dilibatkan berantas judol lantaran omzet dari judol sudah mencapai Rp900 triliun per 2023. 

Perputaran uang itu jauh di bawah anggaran TNI yang hanya Rp165 triliun.

Sehingga, Sukamta berharap agar sebagian aset judol yang disita itu bisa dihibahkan ke TNI.