TRIBUNNEWS.COM - Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Chairul Fadhly Harahap, memberikan pendapatnya terkait penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Kemnaker ada Jumat (18/8/2023).

Chairul menegaskan, Kemnaker akan berkomitmen pada penegakan hukum di Indonesia.

Tak hanya itu, Chairul menyebut Kemnaker juga akan bersikap kooperatif dan mendukung segala proses penegakan hukum.

Diketahui, penggeledahan yang dilakukan KPK tersebut terkait tindak pidana korupsi pengadaan sistem proteksi bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Menurut Chairul, KPK melakukan penggeledahan pada Direktorat yang menangani pekerja migran atau sebelumnya sering disebut Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN).

Baca juga: Rumah Mewah Bangunan Baru di Bekasi Digeledah KPK, terkait Dugaan Korupsi di Kemnaker?

"Kami kedatangan Tim KPK, khususnya pada direktorat yang menangani urusan pekerja migran yang dulu disebut dengan Direktorat PTKLN," kata Chairul, dilansir laman resmi kemnaker.go.id, Sabtu (19/8/2023).

Lebih lanjut, Chairul menuturkan, penggeledahan KPK tersebut diduga terkait kegiatan Kemnaker beberapa tahun yang lalu.

Terkait detail penggeledahannya, Chairul mengaku tidak mengetahuinya.

"Saat keterangan ini disampaikan, teman-teman dari KPK sudah meninggalkan Kemnaker."

Baca juga: Kantor Kementerian Ketenagakerjaan Digeledah KPK, Begini Penjelasan Anak Buah Ida Fauziyah

"Kami belum mengetahui secara detail, namun saya dengar itu terkait dengan kegiatan beberapa tahun lalu," ungkap Chairul.

Namun yang jelas, Kemnaker akan siap mendukung dan terbuka dalam memberikan informasi terkait kasus ini.

Chairul menyebut, Ke depannya Kemnaker akan mengikuti prosedur atau proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Pada prinsipnya kami siap mendukung dan terbuka memberikan informasi terkait persoalan ini apabila sudah utuh informasinya."

"Tentu, kami juga menghargai dan mengikuti prosedur sesuai ketentuan yang berlaku," ungkap Chairul.

Baca juga: Geledah Kantor Kemnaker, KPK Disebut Sempat Bertemu Sekretaris Barenbang I Nyoman Darmanta

Diberitakan sebelumnya, KPK menggeledah Kantor Kemnaker di Jalan Gatot Subroto No. 51, Jakarta Selatan, pada Jumat (18/8/2023).

Penggeledahan ini disebut berkaitan dengan kasus baru yang sedang diusut KPK, yakni terkait dugaan tindak pidana korupsi sistem proteksi bagi TKI.

"Pengadaan sistem proteksi TKI," kata sumber Tribunnews.com dari aparat penegak hukum, Jumat (18/8/2023).

Berdasarkan keterangan sumber, KPK telah memproses hukum seorang pejabat Kemnaker, yaitu Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kemnaker, I Nyoman Darmanta.

Baca juga: BREAKING NEWS KPK Geledah Gedung Kementerian Ketenagakerjaan

Rumah Mewah Bangunan Baru di Bekasi Digeledah KPK

KPK menggeledah satu unit rumah yang berlokasi di Taman Kota Blok B2 Nomor 9, Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (18/8/2023) siang.

Rumah tiga lantai itu berdiri megah di sudut jalan.

Gerbang tinggi tampak menjulang hampir kurang lebih dua setengah meter menambah kesan mewah rumah itu.

Dinding cat berwarna putih mendominasi bangunan rumah bergaya arsitektur modern, dipadukan dengan ornamen krem dan cat pagar berwarna hitam.

Baca juga: KPK Geledah Kantor Kementrian Tenaga Kerja Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI

Pantauan Tribun, bangunan rumah tersebut tampak masih baru.

Pras, pedagang bakso malang yang biasa berjualan di dalam kompleks tersebut mengatakan, rumah itu baru selesai dibangun dan dihuni sekitar tiga atau empat bulan lalu.

"Tadinya kosong (lahan kavling), dibangun, rumahnya dibangun 2022," kata Pras saat ditemui di Perumahan Taman Kota Bekasi.

Penghuni rumah mewah yang digeledah KPK kerap membeli bakso, bahkan dia sempat masuk ke dalam untuk mengantar pesanan.

"Ada (kolam renang), luas (rumahnya) waktu itu ke dalam nganter bakso enam," ucapnya.

Baca juga: Kementerian Tenaga Kerja Sebut KPK Geledah Ruangan Unit Pekerja Migran Indonesia

Keluarga yang menghuni rumah tersebut beranggotakan sekitar lima orang, Pras tidak mengenal secara personal.

"Enggak tau kalau yang punya (rumah), tapi kalau bapaknya suka keluar kalau sore, badannya gemuk, agak gede, sudah tua sih, bisa ngomong Jawa," terang Pras.

Hingga berita ini diunggah, belum ada keterangan lebih detail terkait operasi penggeledahan rumah mewah tersebut.

Diduga, penggeledahan di Bekasi terkait kasus yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Dewi Agustina)

Baca berita lainnya terkait Korupsi di Kementerian Tenaga Kerja.