TRIBUNNEWS.COM - Pemprov DKI akan menerapkan kebijakan work from home (WFH) kepada gedung perkantoran dan sekolah di kawasan Jakarta Selatan atau dekat vanue KTT ASEAN.

Penerapan WFH 75 persen itu, rencananya diterapkan selama KTT ASEAN dari tanggal 4-7 September 2023.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengatakan kawasan sekitar Gelora Bung Karno juga terkena dampak WFH.

"Sekolah juga pembelajaran jarak jauh (PJJ), work from homenya ditingkatkan 75 persen," kata Heru di Duren Sawit, Jaktim, dikutip Tribunnews.com dari TribunTangerang.com, Minggu (20/8/2023).

Selain Pemda DKI, lanjut Heru, WFH diterapkan oleh Kemenpan RB ke Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian lainnya.

Baca juga: Tekan Polusi Udara Jabodetabek, KLHK Rencanakan Modifikasi Cuaca hingga Awasi PLTU

Namun, untuk perusahaan swasta penerapan WFH tidak dipaksakan karena bidang usahanya berbeda-beda.

"Tapi saya imbau untuk diatur sendiri, kaya perbankan, industri, pelayanan jasa dan lainnya," jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Joko Agus Setyono.

Menurutnya, Pemprov DKI mengeluarkan sejumlah aturan.

Hal itu, dimaksudkan guna menyukseskan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN yang akan dilaksanakan 5 September hingga 7 September 2023.

Para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI bakal menerapkan sistem work from home (WFH) 75 persen.

“Khusus tanggal 4 September sampai dengan 8 September 2023, WFH-WFO ASN itu 75-25,” ucapnya di kawasan Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (17/8/2023), dilansir Tribun Jakarta.

Adapun kebijakan WFH bagi ASN Pemprov DKI ini, sejatinya bakal dimulai pada Senin, 21 Agustus 2023.

Menurut rencana, penerapan WFH akan dilaksanakan selama dua bulan hingga 21 Oktober mendatang.

Selain periode 4-8 September 2023, pelaksanaan WFH menerapkan pola 50:50.

Kebijakan tersebut, diterapkan sekaligus untuk menekan polusi udara di Jakarta yang belakangan jadi sorotan.

Baca juga: Soal Polusi Udara, IDAI Kritik Pemerintah Cenderung Atasi Dampak, Bukan Sebab

Selain itu, Pemprov DKI juga membatasi kegiatan belajar mengajar di sekolah selama pelaksanaan KTT ASEAN.

Adapun sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang pernah diterapkan saat pandemi Covid-19 bakal dilakukan lagi.

“Untuk anak sekolah (PJJ) tanggal 4 September sampai tanggal 8 September,” ujarnya.

Dengan penerapan sistem WFH dan PJJ ini, kata Jokowi, diharapkan bisa mengurai kepadatan lalu lintas di ibu kota.

Jokowi Dorong Rekayasa Cuaca hingga Kantor Terapkan WFO-WFH

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama jajarannya membahas terkait polusi udara di Jabodetabek yang dinilai semakin buruk, Senin (14/8/2023).

Dalam rapat terbatas (ratas) itu, Jokowi mengatakan, kualitas udara di kawasan Jabodetabek sangat buruk dalam sepekan terakhir.

"Kita akan membahas mengenai kualitas udara di Jabodetabek yang selama satu pekan terakhir kualitas udara di Jabodetabek sangat-sangat buruk, dan tanggal 13 Agustus 2023 kemarin indeks kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan ‘Tidak Sehat’," katanya di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Lebih lanjut, Jokowi memaparkan beberapa faktor yang menyebabkan situasi udara di Jakarta.

Orang nomor satu di Indonesia ini, mengatakan ada faktor kemarau panjang selama tiga bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi.

Kemudian, faktor pembuangan emisi dari transportasi dan aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur.

Oleh sebab itu, Jokowi pun menyampaikan sejumlah instruksi untuk menangani polusi udara di Jakarta.

"Saya memiliki beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian seluruh kementerian dan lembaga terkait," jelasnya.

Pertama, kata Jokowi, yakni jangka pendek.

Jokowi menyebut, secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik.

"Kemudian juga rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek, dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi Euro 5 dan Euro 6, khususnya di Jabodetabek."

"Kemudian perbanyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran. Siapkan anggaran," ungkap Jokowi.

Baca juga: KLHK Laksanakan Operasi Inspeksi Lapangan Satgas Pengendalian Polusi Udara Jabodetabek

Bila diperlukan, Jokowi menyebut, kantor perlu mendorong pelaksanaan kerja secara hybrid working: work from office, work from home.

"Mungkin saya enggak tahu nanti dari kesepakatan di Rapat Terbatas ini apakah 75:25 atau angka yang lain," terangnya.

Kedua, dalam jangka menengah.

Jangka menengah tersebut, adalah konsisten melaksanakan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal.

"Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi, kemudian Kereta Cepat bulan depan juga sudah beroperasi dan juga percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah," kata Jokowi, dilansir Setkab.go.id.

Ketiga, Jokowi menyebut, dalam jangka panjang perlu memperkuat aksi mitigasi.

Lalu, adaptasi perubahan iklim harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik, terutama di sekitar Jabodetabek.

Terakhir, yakni mengedukasi publik yang seluas-luasnya.

Sebagai informasi, kualitas udara di Jakarta sempat jadi yang terburuk versi situs IQAir pada Selasa (8/8/2023).

Indeks Kualitas Udara (AQI) pada Selasa, sekira pukul 05.00 WIB, mencapai 160 dengan konsentrasi polutan utama PM2.5 sebesar 72 mikrogram per meter kubik.

Nilai ini menempatkan kualitas udara Jakarta menjadi yang paling buruk di dunia.

Disusul Johannesburg, Afrika Selatan (152); Beijing, Tiongkok (152); Santiago, Cili (131); dan Lahore, Pakistan (112).

Kini, berdasarkan pantauan Tribunnews di laman IQAir pukul 07.49 WIB, US Air Quality Index (AQI US) atau indeks kualitas udara di Ibu Kota tercatat di angka 161.

Dari keterangan indeks AQI langsung, angka tersebut menunjukan kualitas udara di Jakarta hari ini tidak sehat, Minggu (20/8/2023).

Angka AQI US tersebut, juga menempatkan DKI Jakarta di ranking pertama kota yang paling berpolusi di dunia hari ini.

Adapun konsentrasi polutan tertinggi udara DKI Jakarta hari ini dalam PM 2.5 adalah 75 µg/m³.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS/Fakka, TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci, Tribuntangerang.com/Miftahul Munir)