Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Presiden Jokowi Didesak Reformasi Kelembagaan dan Para Pejabat di Ditjen Minerba Kementerian ESDM

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendesak Presiden Jokowi untuk mereformasi kelembagaan dan para pejabat birokrasi di Ditjen Minerba.

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Presiden Jokowi Didesak Reformasi Kelembagaan dan Para Pejabat di Ditjen Minerba Kementerian ESDM
Azka/man (dpr.go.id)
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mereformasi kelembagaan dan para pejabat birokrasi di Ditjen Minerba Kementerian ESDM. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mereformasi kelembagaan dan para pejabat birokrasi di Ditjen Minerba Kementerian ESDM.

Menurutnya kepala negara tak boleh membiarkan masalah ini berlarut-larut sehingga urusan pengelolaan minerba nasional terbengkalai.

Baca juga: KPK dalami Usulan dan Pembayaran Tukin pada Setditjen Minerba ESDM Tahun 2020-2022

"Bisa mandeg, bahkan minus, kinerja kementerian ESDM ini bagi kepentingan negara," kata Mulyanto, dalam keterangannya, Rabu (30/8/2023).

Mulyanto menganggap pemerintah seperti tak peduli terhadap kinerja Kementerian ESDM ini.

"Buktinya sampai hari ini, pejabat Dirjen yang definitif belum diangkat-angkat juga," ujarnya.

"Sudah lewat beberapa tahun, pejabat Dirjen merangkap sebagai PLT Gubernur Babel. Kemudian Pejabat Ditjen ini kosong, setelah yang bersangkutan pensiun. Yang ada hanya PLT Dirjen Minerba, yang tidak memiliki kewenangan penuh dalam mengambil tanggung jawab dan kebijakan strategis. Akibatnya kinerja Ditjen Minerba ini lemah," lanjut Mulyanto.

Berita Rekomendasi

Padahal, lanjut dia, Ditjen Minerba memiliki kewenangan besar dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang sumber daya mineral dan batubara.

Bahkan, lanjut Mulyantp, pengurusan sumber daya minerba ini menyumbang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang sangat besar bagi negara.

Baca juga: KPK Kembali Panggil Sekretaris Ditjen Minerba ESDM Terkait Kasus Korupsi Tunjangan Kinerja

Belum lagi urusan terkait program hilirisasi mineral, sebagai program yang digadang-gadang oleh Pemerintahan Jokowi.

"Akibatnya, terkait urusan hilirisasi ini yang banyak mengambil peran justru adalah Kemenko Marives. Jadi terkesan memang sengaja ada pembiaran, agar Ditjen Minerba ini kondisinya lemah. Ini kan melanggar prinsip good governance," ujar Mulyanto.

"Seharusnya Presiden Jokowi segera menata kelembagaan dan para pejabat birokrasi Direktorat Jenderal Minerba, Kementerian ESDM ini di akhir-akhir masa Pemerintahannya, sehingga mewariskan kondisi yang baik. Jangan malah meninggalkan pekerjaan rumah yang berat bagi penerusnya," imbuhnya.

Untuk diketahui telah terjadi kasus korupsi beruntun di Ditjen Minerba, Kementerian ESDM dalam beberapa bulan terakhir.

Setelah kasus korupsi tunjangan kinerja, yang melibatkan Sekretaris Dirjen dan PLT Dirjen, dan kasus bocornya dokumen KPK, muncul kasus rekayasa RKAB tambang nikel di blok Mandiodo, yang berakibat ditahannya Mantan Dirjen Minerba, Kepala Badan Geologi dan beberapa pejabat birokrasi lainnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas