Oleh karenanya mereka yang menjadi Penjabat Kepala Daerah harus berada pada posisi sudah purnawirawan atau pensiun.

"Nah tadi yang 4 empat, semuanya sudah purnawirawan, dan tidak dilarang mereka untuk menjadi ASN. Setelah mereka menjabat ASN, eselon 1 struktural misalnya, staf ahli menteri tuh eselon 1 struktural, maka dia memenuhi syarat untuk menjadi Pj Gubernur," katanya.

"Kalau seandainya menjabat eselon 2 struktural di jabatan sipil, gak ada larangan mereka juga untuk menjadi penjabat bupati atau wali kota. Jadi kita mengacu pada aturan itu, ya kita juga paham lah TNI-Polri juga memiliki mekanisme juga untuk membuat kader-kader yang bagus," pungkasnya.

Diketahui, empat dari lima Pj yang dilantik berasal dari institusi TNI/Polri.

Mereka adalah Mayjen TNI Purn Hasanuddin sebagai Pj Gubernur Sumatra Utara, Komjen Pol Purn Nana Sudjana sebagai Pj Gubernur Jawa Tengah, Irjen Pol Purn Sang Made Mahendra Jaya sebagai Pj Gubernur Bali, dan Komjen Pol Purn Andap Budhi sebagai Pj Gubernur Sulawesi Tenggara. (Tribun Network/abd/fik/riz/wly)