TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Kepala Badan Karantina Indonesia yang baru pada Rabu (13/9/2023), di Istana Negara, Jakarta.

Dalam tayangan video di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Presiden memimpin langsung pelantikan Kepala Bakamla dan Kepala Badan Karantina Indonesia.

Presiden pun memimpin sumpah janji Kepala Bakamla, yakni Laksamana Madya Irvansyah dan Kepala Badan Karantina, Sahat Manaor Panggabean.

"Bahwa saya akan setia dan taat kepada UUD Negara RI tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan degan penuh rasa tanggung jawab.

Bahwa saya akan menjaga integritas tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela," ucap Jokowi diikuti Kepala Bakamla dan Kepala Badan Karantina Indonesia.

Prosesi pelantikan dilanjutkan penandatanganan berita acara pengambilan sumbah jabatan Sahat Manaor Panggabean sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia.

Baca juga: Bakamla RI Tangkap Kapal Berbendera Vietnam yang Diduga Curi Ikan di Laut Natuna Utara 

Sementara Laksamana Madya Irvansyah sebagai Kepala Bakamla yang baru, terhitung sejak pelantikan, Rabu (13/9/2023).

Kemudian Presiden Jkowi dan Wakil Presiden Maruf Amin, serta jajaran menteri Jokowi memberikan ucapan dan berjabat tangan dengan Manaor Panggabean Irvansyah dan Sahat Manaor Panggabean.

Tampak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves), Luhut Binsar Panjaitan, menyalami Kepala Bakamla dan Kepala Badan Karantina Indonesia.

Tentang Badan Keamanan Laut

Badan Keamanan Laut RI merupakan badan paramiliter negara yang bertugas melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi maritim Indonesia.

Dikutip dari Bakamla.go.id, Bakamla memiliki sejumlah fungsi Bakamla, yakni:

- Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;

- Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;