TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendatangani kontrak terkait pengadaan logistik Pemilu 2024 tahap pertama.

Ketua KPU RI Hasyim Ashari mengatakan bahwa pengadaan logistik Pemilu tahap pertama ini mencakup kotak suara, tinta, bilik suara, segel tercetak, dan plastik.

"Setidaknya ini menunjukkan bahwa pemilu jalan, logistiknya sudah siap, tidak ada isu-isu tentang pemilu ditunda-tunda," kata Hasyim di Kantor LKPP, Jakarta, Senin (18/9/2023).

Sementara pada tahap kedua nanti, Hasyim menyebut pengadaan yang dilakukan mencakup surat suarat dan formulir.

Dengan daerah pemilihan sebanyak 2.793 daerah, Hasyim mengatakan bahwa kecermatan diperlukan dan menjadi hal yang penting bagi KPU untuk menyiapkan logistik pemilu ini.

"Indonesia ini pemilu serentak dengan durasi waktu paling sedikit, jumlah daerah pemilihan paling banyak, jumlah pemilih terbesar di dunia nomor 3 setelah India dan AS, maka pantas kalau Ketua KPU dan Kepala LKPP ikut deg-degan karena untuk menentukan timing yang pas itu bukan perkara mudah dan harus diikhtiarkan sungguh-sungguh," ujarnya.

Sementara itu, Kepala LKPP Hendra Prihadi meyakini bahwa Pemilu tahun depan mampu meningkatkan ekonomi bangsa.

"Selain pasti juga goals-nya adalah menentukan calon-calon pemimpin bangsa kita ini," kata Hendrar.

Hendrar mengatakan dari KPU mengajukan harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp527,8 miliar, kemudian setelah konsolidasi dengan LKPP menghasilkan harga sebesar Rp225,7 miliar, yang berarti ada efisiensi sebesar 42,76 persen.

Baca juga: DKPP: Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Tertinggi Terjadi di Sumatera Utara

"Nilai pengadaan dengan prinsip kehati-hatian, transparan, proproduk dalam negeri, keterlibatan UMKK, maka kita melakukan efisiensi lewat konsolidasi pengadaan yang mencapai 42,7 persen. Artinya, ada sekitar Rp225 miliar yang berhasil kita efisiensi dari rencana pengadaan ke depan. Kami akan selalu siap manakala nanti KPU juga memerintahkan kepada kita untuk bisa mendampingi pada proses pengadaan tahap kedua," pungkas Hendrar.