TRIBUNNEWS.COM - Simak informasi tentang syarat hingga cara pendaftaran CPNS 2023 di Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan pengumuman nomor 2582/SEK/PENG.KP1.1.6/IX/2023, Mahkamah Agung membuka lowongan CPNS pada tahun ini berjumlah 1.669 formasi.

Jabatan yang tersedia yaitu Ahli Pertama - Pranata Peradilan hingga Klerek - Analis Perkara Peradilan.

Lowongan CPNS di Mahkamah Agung tersedia bagi para lulusan S1, yang terbagi atas kategori Putra/Putri Lulusan Terbaik, Penyandang Disabilitas, Putra/Putri Papua dan Papua Barat, hingga Umum.

Tahapan pendaftaran CPNS di Mahkamah Agung akan dilakukan secara online melalui laman sscasn.bkn.go.id.

Ada beberapa kriteria dan tata cara pendaftaran yang harus diikuti oleh peserta CPNS berikut ini.

Baca juga: Cara Beli e-Meterai di meterai-elektronik.com untuk Daftar CPNS-PPPK 2023

Syarat Pendaftaran CPNS 2023 Mahkamah Agung RI

- WNI yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- Masih berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar

- Perserta tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih

- Peserta tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan  tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta

- Tidak memiliki atau berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

- Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis

- Mempunyai kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;

- Peserta dinyatakan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar

- Peserta bersedia ditempatkan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya di seluruh Indonesia

- Peserta dinyatakan berkelakuan baik dan tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obatobatan terlarang atau sejenisnya

- Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 skala 4,00

- Pelamar lulusan Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri wajib mendapatkan penetapan penyetaraan ijazah luar negeri dan penetapan penyetaraan transkrip nilai dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 skala 4,00

- Surat Keterangan Kelulusan/Ijazah Sementara tidak dapat diterima.

Baca juga: Jadi Syarat Daftar CPNS Kejaksaan 2023, Ini Cara Cek Body Mass Index

Cara Pendaftaran CPNS 2023 Mahkamah Agung RI

- Pertama Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman https://daftar-sscasn.bkn.go.id, menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) peserta dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di Kartu Keluarga pelamar

- Kemudian, pelamar kembali login ke laman https://daftarsscasn.bkn.go.id. menggunakan akun yang telah didaftarkan dan memilih instansi Mahkamah Agung, jenis penetapan kebutuhan serta jabatan sesuai pendidikan serta melengkapi data dan daftar isian

- Dokumen Surat Lamaran dan Surat Pernyataan wajib ditambahkan e-meterai yang telah terintegrasi dengan laman https://daftar-sscasn.bkn.go.id.

- Jika telah menyelesaikan seluruh tahapan pendaftaran, pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran.

Baca juga: Format Surat Pernyataan untuk Daftar CPNS Kejaksaan 2023 Disertai Link Download

Jumlah Kebutuhan CPNS 2023 Mahkamah Agung RI

1. Ahli Pertama - Pranata Peradilan

Kualifikasi Pendidikan: S-1 Hukum / S-1 Ilmu Hukum / S-1 Hukum Islam / S-1 Syari’ah (Ahwal Syakhsiyah/ Jinayah/ Siyasah Syari’ah/ Muamalah)

Kategori:

- Putra/Putri Lulusan Terbaik: 3

- Umum: 22

2. Klerek - Analis Perkara Peradilan

Kualifikasi Pendidikan: S-1 Hukum / S-1 Hukum Bisnis / S-1 Hukum Dan Kewarganegaraan / S-1 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik Dan Pemerintahan / S-1 Hukum Kebijakan Publik / S-1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) / S-1 Hukum Keperdataan / S-1 Hukum Otonomi Daerah / S-1 Hukum Pidana Ekonomi / S-1 Hukum Syari’ah / S-1 Syari’ah / S-1 Muamalat Jinayat.

Kategori: 

- Penyandang Disabilitas: 165

- Putra/Putri Papua dan Papua Barat: 34

- Umum: 1.442

(Tribunnews.com/Oktavia WW)