TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku memulai hari-harinya setiap hari dengan 'sarapan' data intelijen tentang isu politik, ekonomi, dan sosial. Data-data itu didapat Jokowi dari berbagai lembaga intelijen negara.

"Baik dari intelijen di BIN (Badan Intelijen Negara), di BAIS (Badan Intelijen Strategis), mengenai keamanan di kepolisian BIK (Badan Intelijen dan Keamanan), atau dari aliran dana dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)," kata Jokowi di Pasar Jatinegara, Jakarta, Selasa (19/9). "Semuanya saya dapat. Itu makanan sehari-hari saya," tambah Jokowi.

Baca juga: KontraS Nilai Serius Pernyataan Jokowi yang Mendapatkan Informasi dari Intelijen soal Data Parpol

Tak hanya dari lembaga intelijen, Jokowi juga mengonsumsi data dari lembaga-lembaga survei. Menurutnya, tak ada yang salah dengan membaca data-data tersebut tiap hari. "Semuanya pagi-pagi itu sarapan saya angka-angka, data-data, apa itu laporan-laporan rutin seperti itu apa. Kenapa?" ucap Jokowi tertawa.

Jokowi kembali menegaskan bahwa ia rutin mendapatkan laporan dari berbagai lembaga intelijen saat meninjau Industri Pertahanan PT Pindad, di Bandung, Jabar.

"Saya itu ya, saya itu rutin, saya itu rutin mendapatkan laporan baik dari intelijen di kepolisian, intelijen di TNI, intelijen di BIN. Rutin mendapatkan laporan. Baik itu berkaitan dengan politik, baik itu berkaitan dengan ekonomi, baik itu berkaitan dengan sosial, rutin," kata Jokowi.

Saat ditanya apakah hal tersebut tidak mengganggu kehidupan demokrasi, Presiden menegaskan bahwa laporan intelijen yang diterimanya sudah sesuai perintah UU. Berdasarkan undang-undang, kata Presiden, lembaga intelijen tersebut melapor kepada Presiden.

"Gimana masa laporannya kan memang di undang-undangnya harus laporan kepada Presiden. Kalau BIN itu harus laporan kepada presiden, semua ada. Coba dibuka," katanya.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan telah mengetahui manuver partai-partai politik menjelang Pemilu 2024. Dia mengaku dipasok data intelijen mengenai aktivitas partai politik.

Baca juga: Dukung Sikap Prabowo Tak Laporkan Penyebar Hoax, Jokowi: Pak Prabowo Sekarang Sabar Kok

Pernyataan Jokowi itu ditanggapi beragam. Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri berharap data soal 'jeroan' partai politik itu tak digunakan untuk merusak.

"Yang tidak boleh itu data tentang 'jeroan' partai dipakai untuk merusak dan mengeliminasi keberadaan partai tersebut," ucap Mabruri, Minggu (17/9).

Tak hanya PKS, bahkan PDIP juga ikut mengkritik Jokowi. PDIP mempertanyakan maksud mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan hal itu di hadapan para relawannya.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan partai politik bukanlah musuh negara sehingga memiliki otonomi tersendiri dalam menentukan arah politik.

"Bagi saya, sesungguhnya sebagai parpol kami punya otonomi, punya kedaulatan, kami bukan musuh negara," kata Said.

Said menambahkan bahwa partai politik juga bukanlah objek dari intelijen. Dia menegaskan partai politik justru merupakan pilar dari demokrasi.