"Kan parpol bukan objek intelijen, dia adalah pilar demokrasi, kalau parpol dikerdilkan, dilemahkan, saya pikir itu bukan karakter presiden kita," katanya.

Said memahami bahwa Presiden Jokowi merupakan kader PDIP. Meski begitu, partainya tetap bakal melakukan kritik jika memang tindakan Presiden Jokowi dinilai salah.

"Presiden kita itu Bapak Jokowi itu kader PDIP, kita mendukung penuh, tapi dukungan kita itu kritis konstruktif. Kalau memang ada yang perlu diingatkan, kami akan ingatkan," jelasnya.

Berbeda dengan PDIP, Partai Gerindra justru membela Jokowi terkait pernyataannya memiliki data intelijen mengenai arah partai politik.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meminta semua pihak tidak meributkan mengenai pernyataan Presiden Jokowi mengenai data intelijen arah politik parpol tersebut.

Baginya, kepemilikan data intelijen itu merupakan hal yang wajar.

"Saya pikir tidak perlu diributkan karena data intelijen yang diterima oleh Presiden sebagai user itu tentang misalnya parpol itu salah satu yang dia punya," kata Dasco.

Dijelaskan Dasco, Presiden memang memiliki hak sebagai user dari intelijen. Di antaranya, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis, Badan Intelijen Keamanan Polri hingga Pusat Intelijen Angkatan Darat.

"Pokoknya lembaga lembaga intelijen tentunya Pak Jokowi mendapatkan masukan sebagai user data data intelijen," jelasnya.

Ia menuturkan bahwa data intelijen itu bukan hanya tentang politik. Akan tetapi, berbagai hal yang dimulai dari ekonomi hingga budaya yang diperlukan seorang Presiden dalam pertimbangan salah satunya mengambil keputusan.

"Beliau punya banyak data intelijen. Nah, sehingga ya kalau beliau sampaikan bahwa dia punya data intelijen misalnya, tentang parpol, tentang tokoh politik, ya itu memang betul. Dan itu nggak ada salahnya menurut saya," ungkapnya.

Dasco meyakini Presiden Jokowi tidak akan menyalahgunakan data intelijen tersebut untuk kepentingan tertentu.

"Saya pikir Presiden menempatkan diri sebagai negarawan sehingga saya yakin dan percaya bahwa data di intelijen yang dipunyai oleh Presiden sebagai kepala negara tentunya hanya dipakai dalam hal pengambilan keputusan-keputusan strategis dalam mengelola pemerintahan, tidak untuk yang lain," tandasnya.(tribun network/fik/mam/dod)