Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahmi Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terdakwa Lukas Enembe membantah bahwa dirinya telah melakukan kasus suap dan gratifikasi seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Bahkan Lukas juga tak segan mengklaim bahwa dirinya merupakan sosok gubernur yang clean and clear.

Hal itu diungkapkan Lukas pada saat membacakan nota pembelaanya yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Petrus Balla Pattyona di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (21/9/2023).

"Karena memang saya tidak melakukan seperti yang dituduhkan yang digembor-gemborkan selama ini. Saya Gubernur Papua yang clean and clear," ucap Lukas.

Baca juga: Lukas Enembe Heran Kesimpulan Hukum Jaksa Maha Tahu Soal Gratifikasi

Terkait hal ini, Lukas menilai bahwa dirinya merasa dituduh lewat dakwaan telah menerima gratifikasi sebesar Rp 1 miliar dan memiliki Hotel Angkasa pemberian dari Direktur Tabi Papua Rijatono Lakka senilai Rp Rp 25.958.352.672,00 (25 Miliar).

Selain itu ia juga menuding telah dituduh diberi uang dari seorang Pengusaha yaitu Piton Enumbi senilai Rp 10.413.929.500,00 (10 miliar).

"Dalam membuktikan Dakwaan ini, sebenarnya (jaksa) tidak perlu meminta keterangan sampai 184 orang Saksi dan 4 orang Ahli," jelasnya.

"Dalam berkas perkara yang demikian tebal tetapi pada akhirnya yang diajukan dalam persidangan hanyalah 17 orang saksi yang semuanya telah menerangkan tidak mengenal saya,tidak mengetahui tindak pidana gratifikasi yang saya lakukan," pungkasnya.

Lukas Enembe Dituntut 10,5 tahun Penjara

Terdakwa mantan Gubernur Papua Lukas Enembe dituntut 10 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 10 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama enam bulan," kata jaksa di persidangan.

Kemudian jaksa menyebutkan menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 47,8 miliar.

"Selambat-lambatnya satu bulan setelah pengadilan mendapatkan kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang makan harta bendanya akan disita oleh jaksa dan disiksa," kata jaksa.

Terkait perkara ini sendiri, Lukas Enembe sebelumnya telah didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46,8 miliar.

Uang tersebut diduga diterima sebagai hadiah yang berkaitan dengan jabatannya sebagai Gubernur Papua dua periode, tahun 2013-2023.

Dalam dakwaan pertama, Lukas Enembe didakwa menerima suap Rp 45 miliar.

Uang puluhan miliaran tersebut diterima dari Piton Enumbi selaku Direktur sekaligus pemilik PT Melonesia Mulia, PT Lingge-lingge, PT Astrad Jaya, serta PT Melonesia Cahaya Timur dan dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo, Direktur PT Tabi Bangun Papua sekaligus pemilik manfaat CW Walaibu.

Suap diterima Lukas Enembe bersama-sama Mikael Kambuaya selaku Kepala PU Papua tahun 2013-2017 dan Gerius One Yoman selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua tahun 2018-2021.

Tujuannya agar mengupayakan perusahaan-perusahaan yang digunakan Piton Enumbi dan Rijatono Lakka dimenangkan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Papua tahun anggaran 2013-2022.

Kemudian dalam dakwaan kedua, Lukas Enembe didakwa menerima gratifikasi Rp 1 miliar.

Gratifikasi ini diduga berhubungan dengan jabatan Lukas Enembe selaku Gubernur Provinsi Papua periode Tahun 2013-2018.

Uang itu diterima Lukas Enembe pada 12 April 2013 melalui transfer dari Budy Sultan selaku Direktur PT Indo Papua. Uang diterima melalui Imelda Sun.

Oleh karena perbuatannya itu, Lukas Enembe didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).