TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Centra Initiative Al Araf menyatakan, baik buruknya reformasi militer tergantung bagaimana pemimpin sipil menggunakan kontrol terhadap militer.

Menurutnya, jika pemimpin sipilnya keliru dalam menggunakan militer maka yang terjadi adalah rusaknya demokrasi.

Dia menjelaskan, banyak negara yang bisa jadi contoh buruk bagaimana demokrasi menjadi kembali ke otoritarian itu adalah ketika militer terlalu dalam terlibat dalam urusan sipil.

"Contoh jelas adalah Thailand di mana negara dengan demokrasi muda bisa dikudeta oleh militer,” ujar Al Araf salam diskusi Revisi UU TNI: Kembalinya Dwi Fungsi, Kamis, 28 September 2023, kemarin, di Sadjoe Cafe and Resto Jakarta Selatan.

Ia mengingatkan, reformasi 1998 menegaskan tugas militer dalam negara demokrasi adalah alat negara dalam fungsi pertananan negara.

Menurutnya, penempatan militer bukan pada tempatnya membuat militer menjadi tidak fokus pada urusan pertahanan dan dengan kata lain merugikan profesionalisme militer itu sendiri .

Selain itu Al Araf menyampaikan apabila revisi UU TNI dengan draft seperti sekarang terus jalan maka demokrasi akan terancam.

Sebaiknya kita fokuskan energinya untuk membangun tentata yang profesional yang modern yang selama ini masih luput dari agenda pemerintah khususnya menhan yang masih membeli alutsista bekas.

Dan pembicara lainnya adalah Andi Muhammad Rezaldy Wakil Koordinator Kontras , Prof. DR. Poltak Partogi, MA (BRIN) Gufron Mabruri (Direktur Imparsial) dan Gina Sabrina (Sekjen PBHI).