Kaesang Jadi Ketua Umum PSI, Pengamat: Pembangkangan Sekaligus Ancaman Jokowi untuk Megawati
diangkatnya Kaesang jadi Ketua Umum PSI sebuah bentuk pembangkangan Jokowi terhadap Megawati Soekarnoputri.
Penulis: Mario Christian Sumampow
Editor: Wahyu Aji
Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan Kaesang Pangarep memilih Partai Solidaritas Indonesia sebagai kendaraan politiknya ini pun membuat publik bertanya-tanya.
Apakah hubungan Presiden Joko Widodo dengan PDI Perjuangan, khususnya Megawati Soekarnoputri telah retak, sehingga Kaesang lebih memilih bergabung dengan PSI dibanding PDIP.
Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai diangkatnya Kaesang sebuah bentuk pembangkangan Jokowi terhadap Megawati Soekarnoputri.
"Jokowi sepertinya mengkhawatirkan masa depan politiknya jika terus bertahan menyandang gelar petugas partai," kata Pangi dalam keterangannya, Jumat (29/9/2023).
Pangi mengambil contoh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pascalengser dari jabatannya. Jokowi bisa saja nanti berakhir seperti SBY.
SBY, lanjut Pangi, sebagai seseorang yang punya 'saham' terbesar di Partai Demokrat saja dapat menjadi bulan-bulanan ketika tak lagi menduduki kursi kekuasa nomor satu di tanah air.
"Sekelas SBY mantan presiden yang punya saham terbesar partai Demokrat saja menjadi bulan-bulanan ketika tak lagi menjabat sebagai presiden," tuturnya.
Pria kelahiran Sumatera Barat ini juga menyebutkan Jokowi saat ini tengah mengirimkan pesan dan ancaman yang sangat serius bagi PDIP ihwal gerbong besar pemilih dan relawannya beralih memilih PSI.
Lebih lanjut, dipilihnya Kaesang menjadi ketua umum PSI ini di satu sisi menambah deretan panjang keluarga presiden yang terlibat aktif dalam politik politik praktis.
Survei terbaru Voxpol Center Research & Consulting bahkan mencatat 69,3 persen masyarakat tidak setuju adanya praktik politik dinasti. Sementara 67,9 persen masyarakat percaya praktek politik dinasti dapat menyebabkan penurunan kualitas demokrasi.
"Praktek politik dinasti sudah menjadi kebiasaan buruk para politisi yang menganggap wajar dan selalu berlindung di balik demokrasi yang memberikan kesempatan dan hak politik kepada siapapun untuk terlibat aktif dalam politik," ujar Pangi.
Baca juga: Kaesang Jadi Ketua Umum PSI, Pengamat: Bukti Nyata Praktik Politik Dinasti
"Namun mereka lupa praktek politik semacam ini adalah ancaman serius terhadap penurunan kualitas demokrasi itu sendiri, tambahnya.
