TRIBUNNEWS.COM - Berikut format surat lamaran untuk mendaftar CPNS Mahkamah Agung (MA) 2023.

Surat lamaran merupakan satu syarat dokumen yang digunakan untuk mendaftar CPNS Mahkamah Agung 2023.

Dalam surat lamaran CPNS Mahkamah Agung 2023, memuat kesediaan peserta untuk mengikuti seleksi yang ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Selain itu, pada surat lamaran CPNS Mahkamah Agung 2023 juga wajib dibubuhi dengan e-meterai.

Peserta wajib mengunggah surat lamaran tersebut di laman https://sscasn.bkn.go.id/ saat proses pendaftaran CPNS Mahkamah Agung 2023.

Diketahui, format surat lamaran CPNS Mahkamah Agung 2023 telah disediakan secara resmi, yakni sebagai berikut:

Baca juga: Link dan Cara Melihat Formasi CPNS 2023, Pendaftaran Dibuka hingga 9 Oktober

Format Surat Lamaran CPNS Mahkamah Agung 2023

Hormat saya,

(nama pelamar)

Format surat lamaran CPNS Mahkamah Agung 2023 dapat di klik di sini >>> Link.

Baca juga: Syarat CPNS Kemendikbud 2023 Formasi Dosen Sesuai 4 Kategori Pelamar

Syarat Dokumen Pendaftaran CPNS Mahkamah Agung 2023

Pelamar wajib mengunggah persyaratan scan dokumen asli dan berwarna serta memastikan seluruh dokumen yang diunggah dapat dibuka dengan ketentuang sebagai berikut:

1. Surat lamaran ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI yang diketik menggunakan Komputer dan telah ditandatangani serta dibubuhi dengan e-meterai;

2. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;

3. Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format pdf, dengan ketentuan:

a. Bagi pelamar penetapan kebutuhan Umum, Penyandang Disabilitas, dan Putra/Putri Papua dan Papua Barat sebagai berikut:

- Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar;

- Surat keputusan penyetaraan ijazah asli dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau dari Kementerian Agama, bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri;

- Surat Akreditasi atau Surat Keterangan Akreditasi dari Perguruan Tinggi atau tangkapan layar (screen capture) dari Direktori Hasil Akreditasi Program Studi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan.

b. Bagi pelamar penetapan kebutuhan Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian"/ Cumlaude sebagai berikut:

- Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar dengan mencantumkan keterangan lulus "Dengan Pujian"/ Cumlaude; atau

- Surat keterangan yang ditandatangani oleh Dekan atau Pembantu Dekan bahwa yang bersangkut lulus “Dengan Pujian”/ Cumlaude bagi yang tidak tercantum pada ijazahnya.

Baca juga: Dokumen Persyaratan CPNS Mahkamah Agung RI 2023, Ini yang Perlu Disiapkan

4. Transkrip nilai asli dengan lndeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) skala 4,00 (empat koma nol);

5. Surat pernyataan yang diketik dengan komputer dan telah ditandatangani serta dibubuhi dengan e-meterai (format dapat diunduh pada https://mahkamahagung.go.id dan/atau laman https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id.;

6. Pas Foto formal berlatar belakang merah;

7. Bagi pelamar yang menyatakan penyandang disabilitas:

a. Wajib menyertakan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat disabilitasnya;

b. Wajib membuat video yang menunjukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas secara mandiri sesuai jabatan yang akan dilamar (berjalan, mengetik menggunakan komputer, berkomunikasi dengan orang lain) dengan durasi waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) menit dan menginput link video tersebut pada laman https://daftar-sscasn.bkn.go.id serta memastikan link dapat diakses oleh panitia seleksi;

c. Bagi yang tidak melampirkan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas dan tidak menginput link video keseharian pada laman https://daftar-sscasn.bkn.go.id maka dinyatakan tidak melengkapi berkas seleksi administrasi dan dinyatakan gugur.

8. Bagi pelamar penetapan kebutuhan putra/putri Papua dan Papua Barat wajib menyertakan:

a. akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan

b. surat keterangan asli dari kelurahan/kepala desa/kepala suku, yang menerangkan bahwa pelamar merupakan keturunan asli dari Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan bapak dan/atau ibu.

(Tribunnews.com/Enggar Kusuma)