Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Kemderal Bina Keuangan Daerah menyelenggarakan kegiatan Penganugerahaan BUMD Awards dan Rapat Koordinasi (Rakor) BUMD Seluruh Indonesia Tahun 2023 di Hotel Grand Sahid Jakarta.

Penghargaan ini guna memperkuat dan meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan menciptakan iklim kompetitif.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan, saat ini jumlah BUMD yang dimiliki pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia sebanyak 1.056 BUMD, yang terdiri dari terdiri dari 26 Bank Pembangunan Daerah.

Baca juga: Ratusan Perangkat Desa di Sulut Ikuti Pelatihan Kemendagri, Pelajari Aturan Batas Desa hingga BPD

Kemudian 212 BPR milik Pemda, 360 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), 13 BUMD Agro, 17 Penjaminan Kredit Daerah, 43 BUMD Migas, 28 BUMD Pasar, 13 BUMD Pariwisata dan 344 BUMD Aneka Usaha.

"Tujuan diselenggarakannya BUMD Awards 2023 adalah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan tata kelola dan kinerja BUMD dan melakukan penilaian kinerja BUMD,” tutur Fatoni dalam keterangan Minggu (1/10/2023).

Selain itu, Kemendagri ingin meningkatkan kinerja dan tata kelola BUMD, menciptakan iklim kompetitif antar BUMD, meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, memberikan motivasi kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pengembangan usaha BUMD, meningkatkan sinergi antar BUMD, asosiasi BUMD, BUMD dan Pemerintah Daerah dan steakholder lainnya.

“Kami juga mendorong Pemerintah Daerah dan BUMD untuk melakukan inovasi dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik," ungkap Fatoni.

Fatoni menambahkan, dalam penilaian BUMD Awards 2023 terdapat beberapa kriteria penilaian, di antaranya yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat, berkinerja baik, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan pelayanan publik, dan memiliki inovasi dan sinergi dengan steakholder lainnya.

Baca juga: Wali Kota Tangsel dan Kemendagri Buka Rakernas Pengelolaan Keuangan Daerah 2023

Lebih lanjut, kata dia, bahwa BUMD Awards ini melibatkan tim penilai melibatkan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kemenkeu, BPKP, KPK, Kemitraan dan pimpinan Media Nasional. Tim juri diketuai oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir.

Anggota tim tersebut meliputi Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Direktur jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Deputi Bidang kelembagaan dan Tatalaksana KemenPAN-RB, serta Deputi Bidang Akuntansi Negara BPKP. Anggota lainnya yakni Kepala BPSDM, Direktur Eksekutif Kemitraan, Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, Direktur Utama PT Tempo, serta Direktur Utama dan Pemimpin Redaksi PT CNN Indonesia.

Baca juga: Disepakati DPR, Kemendagri, dan KPU, Ini Jadwal Lengkap Pendaftaran Capres-Cawapres di Pilpres 2024

"Tahapan dan proses sudah dilaksanakan sejak awal tahun, mulai dari penilaian di tingkat provinsi, kemudian juga masukan dan saran dari asosiasi," terangnya.

Pada Rakor tersebut, juga menghadirkan narasumber di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dengan materi Pengawasan sebagai pengungkit optimalisasi BUMD; Kepala Badan Pangan Nasional, dengan materi Peran BUMD dalam pengendalian inflasi dan ketahanan pangan.