TRIBUNNEWS.COM - Berikut ketentuan dalam membuat surat lamaran dan surat pernyataan untuk daftar CPNS Mahkamah Agung 2023.

Surat lamaran dan surat pernyataan menjadi satu syarat dokumen yang wajib diunggah saat pendaftaran CPNS 2023.

Peserta seleksi CPNS Mahkamah Agung 2023 dapat mengunggah surat lamaran dan surat pernyataan pada laman https://sscasn.bkn.go.id/ saat proses pendaftaran.

Dalam surat lamaran CPNS Mahkamah Agung 2023, memuat permohonan peserta untuk mengikuti seleksi yang ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Sementara surat pernyataan CPNS Mahkamah Agung 2023 berisikan kesediaan peserta untuk mengikuti seluruh peraturan yang berlaku selama proses seleksi.

Sebagai panduan peserta, simak ketentuan dalam membuat surat lamaran dan surat pernyataan CPNS Mahkamah Agung 2023 berikut ini:

Baca juga: Dokumen Persyaratan CPNS Mahkamah Agung RI 2023, Ini yang Perlu Disiapkan

Ketentuan Surat Lamaran dan Surat Pernyataan CPNS Mahkamah Agung 2023

1. Tanggal surat disesuaikan dengan tanggal pembuatan surat lamaran dan surat pernyataan, selama tidak melebihi tanggal terakhir pendaftaran yaitu pada 9 Oktober 2023.

2. Tandatangan pada surat lamaran dan surat pernyataan dapat menggunakan tanda tangan elektronik atau ditandatangani secara manual lalu discan untuk kemudian dibubuhi e-meterai.

3. Poin-poin pada surat lamaran dapat menyesuaikan format yang tercantum dalam pengumuman yang disampaikan atau dapat dihapus poin-poin yang tidak sesuai dengan persyaratan penetapan kebutuhan/formasi yang dipilih.

4. Poin-poin pada surat pernyataan bersifat wajib dan harus ada keseluruhannya (10 poin).

5. Ukuran kertas menggunakan ketentuan yang dipersyaratkan oleh SSCASN.

6. E-meterai tidak menutupi tandatangan.

Baca juga: Syarat CPNS Mahkamah Agung RI 2023, Dibuka 1.669 Formasi dengan 2 Posisi Jabatan

Format Surat Lamaran CPNS Mahkamah Agung 2023