PKS Duga Ada Politisasi di Kasus Korupsi Seret Mentan SYL, Singgung Kejelasan Perkara Harun Masiku
Juru Bicara PKS Pipin Sopian duga ada tebang pilih politik di kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan yang seret Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Penulis: Milani Resti Dilanggi
Editor: Wahyu Gilang Putranto
TRIBUNNEWS.COM - Juru Bicara PKS Pipin Sopian menduga ada politisasi di balik pengusutan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang menyeret Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.
Sopian menuding ada praktik politik tebang pilih yang tengah dilakukan KPK.
Dugaan Sopian tersebut muncul berkaca dari rangkaian kasus yang diusut KPK dan sengkarut lembaga anti rasuah itu belakangan ini.
Ia mengaku heran dengan terseretnya dua menteri Kabinet Indonesia Maju secara berturut-turut di kasus korupsi, yaitu mantan Menkominfo, Johnny G Plate dan Mentan Syahrul Yasin.
"Kami melihat dengan proses hukum yang dialami oleh mitra kami dari Partai NasDem, sebelumnya Pak Johnny Plate, kemudian hari ini yang disasar Pak Yasin Limpo, tentu ini menunjukkan politik tebang pilih yang dilakukan oleh pihak tertentu terutama rezim," kata Sopian, Senin (2/10/2023) dikutip dari YouTube KompasTV.
Baca juga: VIDEO Polda Metro Jaya Koordinasi dengan Baintelkam Polri Cek Legalitas 12 Senpi di Rumdin Mentan
Sopian menduga Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) tengah dikendalikan oleh pihak tertentu lewat sejumlah peristiwa.
Diantaranya, seperti revisi UU KPK hingga tidak lulusnya 75 pegawai KPK dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) beberapa waktu lalu.
"Saya lihat sejak awal bagaimana pertarungan revisi UU KPK, pemilihan pimpinan KPK, selanjutnya terkait 75 penyidik KPK tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan."
"Ini adalah rangkaian yang kita lihat, kalau hanya satu fase saja lain cerita. Ini rangkaian lengkap KPK berusaha untuk dalam tanda kutip dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu, saya rasanya fenomena ini adalah kelanjutan," ujarnya.
Akan hal tersebut, Sopian menilai bahwa KPK sedang dijadikan alat untuk menekan lawan politik.
"Ada upaya yang menggunakan KPK untuk sebagai alat politik, unyuk menekan lawan-lawan politik."
"Kenapa hanya kasus hanya dialami lawan politik dan berada di luar pemerintahan, Ini jadi fenomena yang menunjukan hukum tak adil bagi semua," ujar Sopian.
Sopian pun menyinggung kasus eks politikus PDI Perjuangan (PDIP) Harun Masiku yang saat ini dinilai tak jelas kelanjutannya.
Harun Masiku sendiri merupakan salah satu tersangka KPK atas dugaan suap yang berstatus sebagai daftar pencarian orang (DPO).
