TRIBUNNEWS.COM - Berikut format surat pernyataan bebas narkoba untuk mendaftar PPPK Kementerian Agama (Kemenag) 2023.

Surat pernyataan bebas narkoba menjadi satu syarat wajib yang dibutuhkan saat proses pendaftaran PPPK Kemenag 2023.

Dalam surat pernyataan bebas narkoba memuat pernyataan bahwa peserta tidak menggunakan atau mendistribusikan obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya.

Selain itu, pada bagian akhir surat pernyataan bebas narkoba PPPK Kemenag 2023 wajib dibubuhi e-meterai.

Peserta dapat mengunggah surat pernyataan bebas narkoba PPPK Kemenag 2023 di laman https://sscasn.bkn.go.id/ saat proses pendaftaran.

Diketahui, panitia pelaksana seleksi PPPK Kemenag 2023 telah menyiapkan format surat pernyataan bebas narkoba.

Baca juga: Format Surat Lamaran PPPK Kemenag 2023, Beserta Link Downloadnya

Sehingga peserta hanya perlu mengunduh serta mengisi data yang dibutuhkan pada format surat pernyataan bebas narkoba PPPK Kemenag 2023.

Format Surat Pernyataan Bebas Narkoba PPPK Kemenag 2023

SURAT PERNYATAAN

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : …………………………………………………...........……

Tempat, tanggal lahir : …………………………………………………...........……

Agama : …………………………………………………...........……

Kewarganegaraan : …………………………………………………...........……

Pendidikan Terakhir : …………………………………………………...........……

Alamat : …………………………………………………...........…… …………………………………………………...........……
…………………………………………………...........……

Nomor Telp./Handphone : …………………………………………………...........……
(yang dapat dihubungi)

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak pernah dan tidak akan terlibat dalam penggunaan dan/atau pendistribusian Obat-Obatan Terlarang, Narkotika, Zat Adiktif, dan Psikotropika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila pernyataan saya ini ternyata di kemudian hari tidak benar, maka saya bersedia dituntut di pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e-meterai dan tandatangan

(Pelamar)

Dokumen format surat pernyataan bebas narkoba PPPK Kemenag 2023 dapat diunduh di link ini.

Baca juga: Daftar Gaji Dosen PNS untuk Referensi CPNS 2023 Kemendikbud, Kemenkes, Kemenag

Syarat Pendaftaran PPPK Kemenag 2023

1. Warga Negara Indonesia;

2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);

5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;

7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;

8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan;

9. Untuk jabatan dosen wajib memiliki pengalaman sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi paling singkat:

a. 2 (dua) tahun untuk jenjang asisten ahli kualifikasi pendidikan Strata Dua (S-2/Magister); dan

b. 3 (tiga) tahun untuk jenjang lektor kualifikasi pendidikan Strata Tiga (S-3/Doktor).

10. Untuk jabatan fungsional selain dosen wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatannya paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama; dan

11. Mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Agama.

Baca juga: Contoh Surat Pernyataan 5 Poin CPNS Kemenag 2023

Syarat Dokumen Pendaftaran PPPK Kemenag 2023

1. Surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai (contoh terlampir);

2. Pasfoto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah;

3. Asli Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan dari DUKCAPIL yang masih berlaku/Bukti Identitas Kependudukan lainnya;

4. Asli Ijazah atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kementerian Agama;

5. Asli Transkrip nilai atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan Transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kementerian Agama;

6. Surat keterangan kerja yang relevan ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling singkat 2 (dua) s.d. 7 (tujuh) tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar (Ketentuan dapat dilihat pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi PPPK Untuk JF Tahun Anggaran 2023);

7. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai;

8. Surat Pernyataan Bebas Narkoba yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai;

9. Surat Pernyataan Setia Kepada Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintahan yang sah yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai;

10. Bagi kriteria pelamar khusus mengunggah surat keterangan aktif bekerja saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja/unit kerja, paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus dan melampirkan:

- Bukti Kartu Indentitas PTK dari SIMPATIKA Kementerian Agama bagi pelamar jabatan guru;

- Bukti profil dosen dari EMIS Kementerian Agama bagi pelamar jabatan dosen;

- Bukti profil penyuluh agama dari e-PA Kementerian Agama bagi pelamar jabatan penyuluh agama;

- Sertifikat Tahfidz 30 Juz dari lembaga resmi atau pondok pesantren yang memiliki izin dari Kementerian Agama bagi pelamar jabatan pentashih mushaf Al-Qur’an

(Tribunnews.com/Enggar Kusuma)