Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi memastikan pemerintah akan berupaya menciptakan pemilu yang damai dan sejuk di tahun politik.

Menurutnya, menuju pemilu serentak 2024 segala bentuk hoax, fitnah, dan ujaran kebencian akan disikat habis dari ruang digital.

“Kami sudah mengimbau dan menyampaikan ke publik kalau tiga hal (hoax, fitnah, ujaran kebencian) itu pasti Kominfo tidak bisa tolerir,” ucap Budi Arie saat wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Kantor Kominfo, Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Baca juga: Tak Lagi Menjabat sebagai Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan Siap Nyaleg di Pemilu 2024

Pemerintah mendorong seluruh pihak berkampanye dengan cara-cara yang cerdas, menawarkan ide-ide produktif untuk kemajuan Indonesia.

Menkominfo akan langsung menindak akun dan konten yang melanggar aturan dengan melakukan banned permanen.

“Pemilu damai di 2024 harus menjadi kebutuhan dan concern kita bersama sebagai bangsa. Kalau kita mau maju syaratnya kita harus kompak semua sebagau komponen bangsa,” ujarnya.

Budi Arie menegaskan meskipun berbeda pilihan masyarakat tetap harus bersatu untuk kita menjadi negara maju.

“Jadi concernnya itu kita berbeda tapi tetap bersatu,” ungkapnya.

Kominfo mencatat hingga 19 September 2023 kemarin sudah ada sekitar 152 hoax mengenai pemilu.

Pada awal tahun 2023, hingga 19 September 2023 ini ditemukan 152 isu hoax sehingga total isu hoaks sejak 2018 sampai 19 September 2023 sebanyak 1.471 isu hoaks.

Generasi milenial dan Z mencakup sekitar 52 persen demografi pemilih pada Pemilu 2024.

Baca juga: Strategi Investasi di Tahun Pemilu

Masyarakat di generasi ini diketahui sebagai sangat aktif di internet dengan aktivitas di media sosial bisa mencapai 6 jam sehari.

Oleh karena itu, penanganan hoax disinformasi pada Pemilu 2024 harus dilakukan dengan intensif.

Budi Arie dalam dalam Forum #YukPahamiPemilu Google Indonesia menyatakan antisipasi terhadap information disorder pada masa Pemilu sangat penting.

Menurut dia, ada banyak pelajaran dari berbagai negara seperti Pemilu Prancis dan Brazil pada Tahun 2022 serta Pemilu Amerika Serikat tahun 2020.

"Disinformasi dalam kegiatan elektoral dapat mengakibatkan polarisasi antar masyarakat secara berkepanjangan, menurunnya kepercayaan pada demokrasi dan institusi pemerintahan, serta menimbulkan instabilitas politik yang menghambat roda perekonomian," jelasnya.