Wapres Maruf Amin Bakal Kembali Berkantor di Papua Pekan Depan
Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengungkapkan Maruf akan berkantor selama lima hari di Papua.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden KH Maruf Amin diagendakan kembali berkantor di wilayah Papua pada pekan depan.
Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengungkapkan Maruf akan berkantor selama lima hari di Papua.
Baca juga: Wapres Maruf Amin Minta Tahun Politik Tidak Hambat Penanganan Stunting
"Kali ini lima hari, dan rencana berkantor di Papua yang dulu pernah terberitakan tapi kemudian tertunda berbagai kegiatan nasional, akhirnya bisa dilaksanakan sekarang, selama 5 hari," ujar Masduki kepada wartawan di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (6/10/2023).
Dirinya mengungkapkan akan ada tiga tempat yang akan dikunjungi oleh Maruf.
Basis kunjungan Maruf, kata Masduki, akan ada di Kota Jayapura, Provinsi Papua.
"Karena memang kantor, Wapres punya kantor di Jayapura bertempat di kantornya kementerian keuangan yang ada di Jayapura, ada ruangannya di situ dan Wapres akan berkantor di sana," tutur Ma'ruf.
Baca juga: Jakarta Bakal Berubah Jadi DKJ, Wapres Maruf Amin Ungkap Rencana Pembentukan Dewan Regional
Masduki mengungkapkan Maruf mendapatkan tugas khusus dari Presiden Joko Widodo untuk membantu percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua.
"Wapres dalam hal ini harus banyak melakukan koordinasi dan mesti juga banyak melakukan pemantauan apa saja program-program nasional yang ada di Papua bisa betul-betul terlaksana kira-kira seperti itu," jelas Masduki.
Maruf rencananya akan memanggil para Gubernur dan Bupati di Papua untuk melakukan rapat koordinasi.
Pada rapat tersebut, Maruf akan mendengarkan program-program yang sudah terlaksana.
Selain itu, Ma'ruf juga akan mendengarkan secara langsung para pegiat HAM aktivis HAM di Papua.
"Ingin mendengarkan secara langsung, tidak dari pemberitaan, tidak dari orang lain, atau laporan-laporan rutin yang diterima oleh wakil presiden. Jadi wakil presiden ingin berbicara secara langsung apa saja yang dilaporkan nanti oleh para aktivis HAM di sana," pungkas Maruf.