Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan serta digitalisasi administrasi pemerintahan melalui aksi perubahan pejabat administrator.

Apresiasi disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bukittinggi, Sarjayadi, dalam penutupan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III dan IV, Jumat (13/10/2023).

Ia mengatakan PKA merupakan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat administrator dengan aksi perubahan sebagai penilaian terpenting.

Dalam pelatihan tersebut, aksi perubahan yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat mendapatkan penilaian terbaik.

“Aksi perubahan peserta memang kita arahkan pada 4 Reformasi Birokrasi Tematik yaitu Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, serta Percepatan Prioritas Aktual Presiden berupa Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Pengendalian Inflasi," katanya.

Baca juga: Kemendagri Harap UU ASN Terbaru Beri Kejelasan Status untuk Banpol Pamong Praja

Menurutnya sebanyak 80 peserta PKA telah menunjukkan upaya menjalankan aksi perubahnnya yang mengarah pada Reformasi Birokrasi Tematik tersebut.

“Mewakili Kepala BPSDM, Saya mengaprsiasi apa yang Bapak/Ibu lakukan. Langkah besar dalam pengentasan kemiskinan dan digitalisasi administrasi pemerintahan dimulai dari aksi perubahan Bapak/Ibu sekalian,” Katanya.

Baca juga: 3 Instansi CPNS 2023 yang Sepi Pelamar: BRIN, Kemendagri, dan Kementerian ESDM

Sebagai tindak lanjut setelah pelatihan PKA, BPSDM Kemendagri melakukan monitoring dalam jangka menengah dan jangka panjang.

BPSDM membuka ruang diskusi apabila implementasi aksi perubahan menemui kendala.

"Kapanpun Bapak/Ibu mau datang ke sini, kami akan sambut dan fasilitasi. Tapi kalau tak mau juga enggak masalah,” Seloroh Sarjayadi.