Di tangan rezim Junta Militer, Jendral Min, tercatat oleh Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik Burma, terjadi pembunuhan massal terhadap lebih dari 4.100 orang dan penangkapan di luar hukum terhadap lebih dari 25 ribu orang.

Maka dari itu, PBB menyerukan negara-negara anggotanya untuk menghentikan penjualan senjata (embargo) ke Myanmar demi mencegah terus berlanjutnya pelanggaran HAM berat di Myanmar."

"Koalisi SSR meminta agar Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, untuk turun langsung memeriksa dan memonitor pemeriksaan dugaan Maladministrasi ini."

Kronologi persoalan

Dikutip dari Kompas.com, tiga BUMN Indonesia dilaporkan karena diduga menyuplai senjata untuk junta Militer Myanmar.

Laporan ini disampaikan oleh para penggiat HAM melalui kuasa hukumnya, Feri Amsari, kepada Komnas HAM pada awal pekan ini.

Organisasi yang mengajukan pengaduan tersebut mencakup dua organisasi Myanmar, yaitu Chin Human Rights Organisation dan Myanmar Accountability Project, serta mantan jaksa agung dan aktivis HAM Indonesia Marzuki Darusman.

Dalam pengaduannya, mereka menuduh tiga BUMN yang merupakan produsen senjata telah memasok peralatan ke Myanmar melalui perusahaan Myanmar bernama True North.

Menurut mereka, perusahaan ini dimiliki oleh putra seorang menteri di Myanmar.

Para aktivis mengatakan Myanmar telah membeli berbagai barang dari perusahaan tersebut, termasuk pistol, senapan serbu, dan kendaraan tempur.

Laporan dari para pengiat HAM ini lantas dibenarkan oleh Komnas HAM sebagai institusi yang menerima pengaduan.

"Baru terima kemarin sore," ujar Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu (4/10/2023).

Sejumlah pihak menilai, suplai amunisi kepada junta militer Myanmar menjadi kontradiktif di tengah upaya pemerintah Indonesia bersama negara Blok Asia Tenggara (ASEAN) menekankan perdamaian atas konflik di negara tersebut.

Diketahui, Myanmar saat ini berada dalam pimpinan junta militer usai mengkudeta pemerintahan resmi yang berlandaskan demokrasi pada 1 Februari 2021.

Dalam melancarkan aksinya, junta militer menculik Presiden Myanmar Win Myint hingga penasihat negara sekaligus ketua Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) Aung San Suu Kyi. Junta juga menggunakan kekerasan untuk melawan warga.

ASEAN dalam beberapa kesempatan menyatakan, kekerasan hanya akan menimbulkan lebih banyak korban sipil.