Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Dedy Nurmawan Susilo dihadirkan tim jaksa penuntut umum (JPU) sebagai ahli di persidangan kasus korupsi tower BTS 4G BAKTI Kominfo, Selasa (17/10/2023).

Menurut Dedy Nurmawan Susilo, proyek yang menggelontorkan uang negara hingga Rp 10 triliun lebih ini memang terdapat kecurangan atau penyimpangan.

Bahkan proyek tersebut sudah dicurangi sejak tahap perencanaan.

"Kami menemukan penyimpangan-penyimpangan mulai dari proses perencanaan," ujar Dedy Nurmawan Susilo dalam persidangan Selasa (17/10/2023) malam di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam perencanaan, auditor BPKP menemukan adanya 7 penyimpangan atau kecurangan.

Dugaan kecurangan dimulai dari pemilihan HUDEV UI sebagai pelaksana kegiatan pekerjaan penyusunan kajian teknis yang dilakukan tanpa melalui tender.

Kedua, adanya pencatutan nama-nama tenaga ahli hanya untuk keperluan administrasi.

"Seluruh tenaga ahli kecuali Dr Yohan (Suryanto) tidak mengetahui terkait rencana pelaksanaan dari kajian tersebut," kata Dedy.

Ketiga, penyusunan owner estimate dalam kajian pendukung didasarkan data dari calon penyedia.

Keempat, penyusunan kerangka acuan kerja (KAK) yang mengacu pada hasil kajian yang data-datanya dari para calon penyedia.

Kemudian penyimpangan juga ditemukan dari penyusunan Peraturan Dirut BAKTI Kominfo Nomor 7 Tahun 2020 tentang pengadaan barang dan jasa untuk BTS yang tidak sesuai dengan ketentuan.

"Tidak dilengkapi dengan kajian yang membuktikan bahwa penggunaan Perdirut tersebut lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah," katanya.

Keenam, penyimpangan ditemukan dalam pelaksanaan kontrak kajian teknis, sebab tidak melibatkan seluruh tenaga ahli yang namanya tercantum di kontrak.

Ketujuh, pertanggung jawaban penggunaan dana kegiatan kajian teknis oleh lembaga HUDEV UI dibuat mengunkan bukti kwitansi yang tidak benar.

Keterangan auditor BPKP ini diberikan dalam persidangan lanjutan tiga terdakwa: Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan; Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak; dan Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali.

Selain mereka bertiga, dalam kasus BTS ini juga sudah ada tiga orang yang dimeja hijaukan, yakni: eks Menkominfo, Johnny G Plate; eks Dirut BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif; dan Tenaga Ahli HUDEV UI, Yohan Suryanto.

Enam terdakwa itu telah dijerat dugan tindak pidana korupsi.

Namun khusus Anang Latif, Galumbang Menak, dan Irwan Hermawan juga dijerat tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Mereka yang dijerat korupsi, dikenakan Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian yang dijerat TPPU dikenakan Pasal 3 subsidair Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.