Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Johnny G Plate Emosi Dengar Kesaksian Eks Anak Buah di Persidangan: Menteri Dijadikan Tempat Sampah!

Johnny G Plate tak dapat membendung amarahnya di persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan tower BTS 4G BAKTI Kominfo, Rabu (18/10/2023).

Penulis: Ashri Fadilla
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Johnny G Plate Emosi Dengar Kesaksian Eks Anak Buah di Persidangan: Menteri Dijadikan Tempat Sampah!
Tribunnews.com/ Ashri Fadilla
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate di persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan tower BTS 4G BAKTI Kominfo, Rabu (18/10/2023). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate tak dapat membendung amarahnya di persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan tower BTS 4G BAKTI Kominfo, Rabu (18/10/2023).

Amarah itu ditujukan kepada mantan staf khususnya yang juga juru bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi.

Johnny G Plate merasa eks anak buahnya berupaya melimpahkan kesalahan kepadanya.

Dia pun mengibaratkannya seperti tempat sampah.

"Hari ini di dalam pernyataan saudara, membolak-balik dan menjadikan menteri sebagai tempat sampah!" ujar Johnny G Plate dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pernyataan itu dilontarkan Johnny G Plate diawali dari keterangan Dedy Permadi mengenai insentif tambahan atau bonus yang diajukannya.

Baca juga: Ahli di Sidang Kasus Korupsi BTS Kominfo Nilai Perhitungan BPKP Keliru, tak Bisa Jadi Bukti Kerugian

Berita Rekomendasi

Dalam kesaksiannya, Dedy menerangkan bahwa dia sempat ragu dengan asal-muasal uang bonus yang diperolehnya setiap bulan.

Namun katanya, Johnny G Plate enggan menghentikan transfer bonus tersebut melalui Happy Endah Palupy, sekretaris pribadinya.

Atas keterangan Dedy tersebut, Johnny mengungkit latar belakang adanya bonus tersebut.

Menurut Johnny, adanya bonus itu berawal dari permintaan Dedy yang membanding-bandingkan dengan bonus di kementerian lain.

"Apakah saudara pernah menyampaikan kepada penyidik, di Kementerian yang lain diberikan insentif tambahan atas pekerjaan mereka, saudara ingat itu?" tanya Johnny Plate kepada Dedy Permadi.

Baca juga: 6 Tersangka Korupsi Tower BTS Kominfo Segera Susul Johnny G Plate dkk ke Meja Hijau

"Saya tidak ingat, bapak," jawab Dedy.

Dalam kesempatan itu, Dedy terus mengelak bahwa pernah meminta bonus kepada Johnny G Plate.

"Izin bapak, kalau dalam hal saya meminta kepada bapak, saya meyakini dengan sungguh-sunggug dan dalam ingatan saya jelas betul, saya tidak pernah meminta bapak," katanya.

Mendengar penyangkalan itu, Johnny G Plate lagi-lagi murka.

Dia mengungkapkan bahwa Dedy kerap mendekati BAKTI Kominfo untuk menjadikan sumber pembiayaan yang dibolehkan untuk insentif tambahan.

"Saudara menyangkal bahwa dalam BAP yang lain, saudara aktif untuk mendekati BAKTI untuk menjadikan sumber pembiayaan yang dibolehkan oleh aturan negara. Tetapi yang saudara sampaikan hari ini lagi-lagi menjadikan menteri sebagai tempat sampah atas sampah yang saudara buat!" kata Johnny Plate.

Untuk informasi, keterangan Jubir Kominfo, Dedy Permad ini diberikan dalam persidangan lanjutan tiga terdakwa: eks Menkominfo, Johnny G Plate; eks Dirut BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif; dan Tenaga Ahli HUDEV UI, Yohan Suryanto.

Selain mereka bertiga, dalam kasus BTS ini juga sudah ada tiga orang yang dimeja hijaukan, yakni: Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan; Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak; dan Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali.

Enam terdakwa itu telah dijerat dugan tindak pidana korupsi.

Namun khusus Anang Latif, Galumbang Menak, dan Irwan Hermawan juga dijerat tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Mereka yang dijerat korupsi, dikenakan Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian yang dijerat TPPU dikenakan Pasal 3 subsidair Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas