Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menceritakan perjalanan partainya melakukan transformasi sejak menjadi oposisi pada era orde baru (Orba) hingga sekarang.

Hal itu disampaikan Hasto saat menerima delegasi Council of Asian Liberal and Democrats (CALD Party) di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Sabtu (28/10/2023). 

Hasto memulai bercerita perjalanan PDIP melakukan transformasi sejak tahun 2000. Saat itu, PDIP telah melakukan pelembagaan. 

Namun dia menyebut partai hanya mampu mengembangkan struktur sampai ke tingkat desa. 

Baca juga: Ahmad Basarah Pakai Baju Hitam, Sekjen PDIP Bilang Karena Nepotisme Lahir Kembali

Hasto menjelaskan pada tahun 2002, pelatihan nasional diselenggarakan untuk pertama kalinya, setelah hampir 32 tahun berada di bawah pemerintahan Orba.

"Pada tahun 2005 kami mengisi struktur tersebut dengan kader-kader dari pelatihan sejak tahun 2002," kata Hasto di lokasi.

Selanjutnya dia menuturkan pada tahun 2010 posisi politik PDIP dirumuskan sebagai partai ideologi berdasarkan Pancasila yang mengambil jalur nasional dan rakyat.

Pada tahun itu seluruh platform partai berhasil dirumuskan. Mulai dari Visi-misi dan agenda strategis partai disusun berdasarkan ajaran Trisakti Bung Karno.

"Prinsip Trisakti ini menggambarkan tekad untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdiri sendiri, berswasembada di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan," ujar Hasto.

Di periode itu juga dirumuskan sikap politik yang sangat penting bahwa mengurus partai sama dengan mengurus negara.

Lalu, Hasto menyebut pelembagaan partai dilanjutkan di tahun 2015 pada Kongres partai keempat yakni merumuskan platform partai untuk meletakkan landasan Trisakti Soekarno. 

"Pada periode 2014-2019, PDIP menduduki pemerintahan setelah pada dua periode sebelumnya mengambil sikap menjadi oposisi di pemerintahan," ucap Hasto.

Menjelang Kongres di tahun 2015, PDIP melakukan perubahan mekanisme penetapan ketua, sekretaris, dan bendahara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dari pemilihan langsung ke sistem merit.

Melalui pemilu langsung, kata Hasto, PDIP melihat adanya praktik politik uang dalam pemilihan pimpinan partai. 

Sebab dia menilai bahwa praktik itu sangat merugikan partai. Akhirnya, mengajukan calon dari tingkat paling bawah dalam struktur partai.

"Misalnya saja ada 20 calon yang diajukan di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Partai memberikan tes tertulis terkait ideologi, platform partai, dan program strategis partai. Pada saat yang sama juga dilakukan psikotes yang kami lakukan bekerjasama dengan Ikatan Ahli Psikologi Indonesia, termasuk wawancara mendalam melalui studi kasus," jelas Hasto.

Menurutnya dari 20 orang tersebut, dipilih 5 kandidat terbaik dan dilakukan rapat paripurna DPP untuk menetapkan tiga calon terbaik.

"Dengan beranggotakan 3 orang terbaik ini, diadakan Musyawarah Regional untuk Provinsi, dan Musyawarah cabang untuk kabupaten/kota," tuturnya.

Hasto menjelaskan dalam konferensi sebagai badan pengambil keputusan tertinggi di tingkat daerah, dilakukan musyawarah untuk menentukan siapa yang paling layak dipilih menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. 

"Jika musyawarah tidak bisa berjalan (deadlock), maka hasil tes bisa ditunjukkan, baru bisa dilakukan komitmen terhadap program partai. Dengan sistem merit dan demokrasi deliberatif, Ketua, Sekretaris, dan Bendahara terpilih didampingi oleh tim formatur kemudian menyusun strukturnya," papar Hasto.

Dengan menerapkan instrumen sistem merit dan musyawarah ini, Hasto menyakini bahwa politik uang praktis bisa diberantas. 

Hal itu, jelas dia, bisa dilihat ketika pemilihan pimpinan saat itu hanya memerlukan biaya psikotes sebesar Rp 1,4 juta dan tahun 2019 menjadi hanya Rp 606 ribu karena psikotes dilakukan secara online. 

"Kita bisa melihat pemilihan kepemimpinan berbiaya rendah," ungkapnya.

Melalui sistem merit, Hasto menerangkan penempatan posisi strategis menjadi lebih murah dengan kualitas yang lebih baik. 

Selain itu, partai dapat bergerak solid dan cepat membangun kantor partai secara gotong royong. Hasilnya, dalam 2 tahun terakhir, 127 kantor partai baru mampu dibangun. 

"Jadi bahwa, saat ini PDIP mempunyai 2 Sekolah Partai, beserta 146 kantor. Semuanya milik atas nama partai dan tidak bisa dijual. Demi menjaga aset partai, PDIP membangun sistem yang kemudian ditetapkan standarisasi melalui mutu ISO manajemen dan manajemen aset ISO," jelas Hasto.