TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perubahan iklim dan isu sosial menjadi ancaman serius yang harus direspons cepat oleh masyarakat dunia, termasuk Indonesia.

Berada di kawasan Asia Tenggara, Indonesia rentan terdampak krisis global karena tingginya populasi dan pesatnya kegiatan ekonomi.

Di sektor lingkungan, isu nasional di Indonesia saat ini meliputi krisis polusi udara, kenaikan permukaan air laut, pengelolaan limbah, dan kesenjangan ekonomi.

“Di tengah persoalan nyata serta lanskap industri yang berkembang pesat, keberlanjutan bukan lagi sebuah pilihan, tapi kewajiban. Dunia usaha berperan penting membentuk masa depan," kata President & CEO SCG, Roongrote Rangsiyopash dalam acara ESG SYMPOSIUM 2023 yang digelar di Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Sesuai peningkatan target NDC, kata Roongrote, Indonesia memiliki pekerjaan rumah mencapai nol emisi karbon pada 2060.

Dengan dukungan internasional, pengurangan ini bahkan bisa mencapai 43 persen.

Baca juga: Gandeng Pelaku Usaha Obat, Badan POM Inisiasi Program Net Zero Carbon

"Untuk itu mari bersama-sama menyelaraskan langkah mendukung kemajuan nasional dan menciptakan masa depan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera,” ujar Roongrote.

ESG SYMPOSIUM 2023 sendiri merupakan rangkaian kegiatan Sustainable Development Symposium yang sebelumnya pernah dilaksanakan.

ESG SYMPOSIUM 2023 INDONESIA ini diharapkan mampu mendorong kolaborasi pemerintah, pelaku industri, komunitas sipil, dan masyarakat dalam mewujudkan Net Zero yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Mengusung tema Collaboration for Sustainable Indonesia, melalui forum ini SCG mendorong kolaborasi seluruh pihak untuk mempercepat target net zero emission, mengatasi kesenjangan sosial, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui penerapan strategi ESG 4 Plus.

Tujuan-tujuan tersebut turut sejalan dengan komitmen iklim Nationally Determined Contribution (NDC), di mana Indonesia bersama 195 negara lainnya sepakat menjaga peningkatan suhu bumi di bawah 2 derajat celsius melalui berbagai upaya.

Baca juga: Tekan Emisi Karbon, RSDH Teken Plakat Program Net Zero di Indonesia Sustainability Forum

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati mengatakan, pemerintah terus berupaya menciptakan ekosistem yang mendorong investasi untuk membiayai transisi menuju ekonomi hijau.

“Pembiayaan SDGs adalah platform yang dikelola oleh Bappenas untuk mengembangkan pendanaan proyek-proyek SDGs melalui berbagai skema seperti KPBU, pembiayaan campuran, pembiayaan ekuitas, dan lain-lain,” ungkap Vivi.

Vivi menambahkan, konsep ESG (Environmental Social Governance) menjadi paradigma baru dalam penciptaan nilai dalam bisnis.