Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) mencegah masjid menjadi tempat politik praktis.

Masjid, menurut Yaqut, tidak seharusnya dijadikan tempat untuk kepentingan politik.

"Kedua, sebagai pengurus BKM kita harus menjaga masjid agar tidak digunakan sebagai tempat berpolitik praktis," tutur Yaqut melalui keterangan tertulis, Kamis (9/11/2023).

Ia menuturkan, semestinya kalau ingin berpolitik di masjid maka harus mencontoh apa yang dilakukan pada masa Rasulullah.

Pada masa Rasulullah, menurut Yaqut, masjid adalah tempat membicarakan politik untuk persatuan umat dan tidak terkait dengan perbedaan kepentingan. Inilah high politics.

"Dulu Nabi Muhammad SAW di masjid melakukan politik keumatan atau istilahnya sekarang high politics, tidak terkait dengan perbedaan kepentingan, dan justru sebaliknya mempersatukan perbedaan dari berbagai kabilah di sana," papar Menag.

Hal ini berbeda dengan yang terjadi saat ini. Kegiatan politisasi yang dilakukan di masjid pada saat ini justru cenderung memecah belah umat dan mengkotak-kotakkan umat.

"Ketika melakukan konsolidasi politik di masjid, justru terjadi pengkotakan. Ini tidak boleh kita biarkan," ucap Yaqut.

Namun sayangnya, menurut Yaqut, banyak orang yang beranggapan konsolidasi politik yang dilakukan di masjid menjadi bagian yang dicontohkan Rasulullah.

Hal ini yang menurutnya, pengurus BKM perlu mengambil peran untuk menjelaskan kesalahpahaman tersebut.  

Baca juga: Jokowi Minta BKM Jaga Masjid dari Politik Pecah Belah

Ia mengungkapkan aktivitas politik di masjid saat ini sering dikaitkan dengan aktivitas Nabi Muhammad SAW saat membangun peradaban di Madinah dengan berpolitik di masjid pada zaman dahulu.

Menurutnya, hal ini berbeda dengan yang terjadi pada zaman sekarang dan tidak bisa disamakan dengan yang terjadi di zaman dahulu.

"Pada masa Nabi, politik yang berjalan di masjid itu adalah politik yang mempersatukan banyaknya kabilah-kabilah yang berbeda. jika masjid dijadikan alat berpolitik justru yang terjadi adalah pengkotak-kotakkan. Itu berbanding terbalik dengan politik pada masa Rasulullah," pungkas Yaqut. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutarakan hal yang sama dalam acara Rakernas Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (8/11/2023).

Jokowi Ingin rumah-rumah ibadah dapat menjadi tempat yang khidmat untuk beribadah. Tempat yang mempersatukan Keberagaman dan tempat pembelajaran karakter.

"Saya juga berharap pengurus BKM baik yang di pusat maupun yang di daerah ini dapat aktif bersinergi aktif berkolaborasi untuk menjaga masjid dari ancaman intoleransi dan ekstrimisme serta dari politisasi yang memecah belah, yang tidak mempersatukan kita, tidak menjadikan kita rukun, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat terus dijaga," katanya.

Pernyataan Jokowi ini pun bersamaan dengan rangkaian Pemilu 2024 yang tengah berlangsung. Sebelumnya, Jokowi juga memperingatkan semua pihak agar tidak mengeintervensi Pemilu 2024.