Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PJ Bupati Sorong, Yan Piet Mosso tengah menjadi pembicaraan hangat akibat dugaan tindakan pidana korupsi.

Ia diduga membuat nota kesepahaman dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban demi mencari dukungan dan ikut berkontribusi suara dalam Pilpres 2024 mendatang di wilayah Kabupaten Sorong.

Baca juga: Firli Bahuri Perintahkan Penyidik KPK Cek Pakta Integritas Yan Piet Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres

Menyikapi isu tersebut, Sekretaris Jenderal Pemuda Muhammadiyah, Najih Prastiyo menyayangkan peristiwa yang melibatkan jajaran pejabat negara seperti Badan Intelijen Negara (BIN).

Menurutnya perilaku demikian telah merusak integritas demokrasi, perlindungan keamanan nasional, kredibilitas pejabat negara dan tentu mengikis kepercayaan publik. 

Baca juga: Kronologis KPK OTT Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso, Uang Rp 1,8 M dan Jam Tangan Rolex Ikut Disita

“Saya turut menyayangkan dugaan keterlibatan BIN dalam Pemilu. Pertama, ini bisa berakibat pada rusaknya demokrasi. Demokrasi justru dibajak oleh pejabat negara. Kedua, perilaku demikian mengalihkan fokus utama BIN yang harusnya terlibat dalam perlindungan keamanan nasional. Ketiga, peristiwa tersebut berdampak kepada merosotnya kepercayaan publik terhadap pemerintah," ucap Najih dalam pernyataannya, Rabu (15/11/2023).

Najih mendorong sikap presiden untuk segera menertibkan pimpinan lembaga negara yang terindikasi ikut terlibat dalam mempengaruhi jalannya Pemilu. 

"Sebagai anak bangsa, saya mendorong Presiden untuk segera menertibkan pimpinan lembaga negara yang terindikasi ikut dalam mempengaruhi jalannya Pemilu. Presiden sebagai pimpinan tertinggi di republik ini memiliki peran signifikan untuk mengawasi dan memberi arahan kepada seluruh instansi pemerintah agr tidak terjebak kepada politik dukung mendukung. Otoritas presiden hari ini bisa dijadikan dasar untuk mengontrol perilaku Lembaga Negara," kata Najih. 

Najih mengingatkan semua pejabat negara untuk mengingatkan seluruh lembaga negara untuk menjaga netralitas dalam Pemilu. Netralitas tersebut dibutuhkan untuk memastikan bahwa Pemilu mendatang bisa berjalan dengan lancar.

Baca juga: Ganjar Ngaku Tak Tahu Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong

“Bukan hanya BIN, kami juga berharap lembaga negara yang lain bisa menahan diri dari tindakan dukung mendukung. Para pejabat  lembaga negara harus tampil sebagai tauladan (eksemplar) bagi praktik demokrasi yang adil, jujur dan bersih," tutup Najih. (Willy Widianto)