TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung memastikan bahwa Nistra Yohan, perantara uang korupsi tower BTS Kominfo kepada Komisi I DPR masih ditelusuri.

Meski hingga kini belum ada perkembangan signifikan, dipastikan bahwa perburuan Nistra Yohan terus dilakukan dari informasi-informasi yang sudah diperoleh.

"Semua informasi pasti kami tindak lanjuti. Bahwa nanti akan ada perkembangan atau tidak, kami tidak bisa berandai-andai. Tapi semua kegiatan akan kami telusuri," ujar Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung, Kuntadi saat ditanya mengenai perkembangan penelusuran Nistra Yohan, Kamis (16/11/2023) malam.

Baca juga: Penampakan Wajah Nistra Yohan, Perantara Saweran Uang Korupsi BTS Kominfo ke Komisi I DPR

Senada dengan Kuntadi, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana juga menyampaikan bahwa tidak ada pelaku korupsi yang aman, di manapun berada.

Termasuk pula Nistra Yohan yang dalam fakta persidangan kasus ini disebut-sebut menjadi perantara uang ke Komisi I DPR.

Ketut mengungkapan bahwa hingga kini penyidikan terhadap perkara korupsi tower BTS ini masih terus berjalan.

"Bukan berati aman mereka. Penyidikan masih berjalan," kata Ketut pada kesempatan yang sama.

Sebelumnya dalam putusan eks Menkominfo Johnny G Plate, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memasukan fakta penyerahan uang ke Nistra sebagai salah satu pertimbangan.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mengakui adanya penyerahan Rp 70 miliar kepada Komisi I DPR melalui perantara bernama Nistra Yohan.

Menurut Hakim dalam pertimbangannya, uang Rp 70 miliar diterima Nistra Yohan dari kurir bernama Windi Purnama, kawan Anang Achmad Latif.

"Bahwa pada pertengahan 2022, bertempat di sebuah hotel Sentul Bogor, Windi Purnama menyerahkan uang kepada Nistra Yohan, staf ahli Anggota Komisi I DPR RI sebesar 70 miliar rupiah," kata Hakim Fahzal dalam persidangan Rabu (10/11/2023).

Uang kepada Nistra inu diperuntukkan mengamankan proses pengakan hukum proyek BTS 4G BAKTI Kominfo.

"Dengan maksud untuk dapat menghentikan proses penegakan hukum dari proyek pembangunan BTS 4G tahun 2021-2022," katanya.

Awal Komisi I DPR Disebut di Persidangan BTS

Adapun fakta mengenai aliran dana ke Komisi I DPR telah disampaikan oleh terdakwa Irwan Hermawan yang merupakan teman eks Dirut BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif pada persidangan Selasa (26/9/2023).