TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Jokowi dijadwalkan melantik Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI.

Jenderal Agus Subiyanto menggantikan posisi Laksamana Yudo Margono yang segera pensiun.

Pelantikan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/11/2023) pukul 10.00 WIB.

informasi terakhir yang diterima, tidak ada pejabat lain yang akan dilantik Jokowi selain Jenderal Agus Subiyanto.

Sebelumnya hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (21/11/2023).

Rapat Paripurna digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dan dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani.

Jokowi Lantik Jenderal Agus Subiyanto Sebagai Panglima TNI Pagi ini

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dijadwalkan melantik Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/11/2023) besok.

Hal itu disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana pada Selasa, (21/112023).

"Rencananya besok (hari ini) pagi, Bapak Presiden dijadwalkan akan melantik Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI," katanya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelantikan rencananya akan dilakukan pada pukul 10.00 WIB.

Ari mengatakan informasi terakhir yang diterimanya, tidak ada pejabat lain yang akan dilantik selain Jenderal Agus Subiyanto.

"Informasi yang saya terima tidak ada agenda pelantikan pejabat lain," katanya.

Rapat Paripurna DPR Sahkan Jenderal Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI

Sebelumnya hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (21/11/2023).

Rapat Paripurna digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dan dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani.

Di meja pimpinan, Puan didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus, dan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel.

Sedangkan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, tak terlihat hadir dalam Rapat Paripurna tersebut.

Sementara itu, menurut catatan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, daftar hadir pada Rapat Paripurna hari ini dihadiri oleh 125 orang dari total 575 anggota DPR RI.

Pengesahan diawali laporan hasil fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto oleh Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.

"Memberikan persetujuan terhadap calon Panglima TNI Jenderal TNI Agus Aubiyanto sebagai Panglima TNI," kata Meutya.

Ada pun fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto digelar pada 13 November 2023 lalu.

Selain memberi persetujuan terhadap Jenderal Agus Subiyanto, Komisi I DPR RI juga menyetujui pemberhentian Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI.

Usai Meutya menyampaikan laporan hasil fit and proper test calon Panglima TNI, Puan selaku pimpinan rapat meminta persetujuan hasil fit and proper test itu kepada peserta rapat.

"Sidang dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormst, apakah laporsn Komisi I DPR atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon panglima TNI tentang pemberhentian Laksamana yudo Margono dan menetapkan jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon panglima TNI tersebut dapat disetujui?" tanya Puan kepada seratusan anggota DPR yang hadir.

"Setuju," jawab peserta rapat.

Setelah disahkan, Jenderal TNI Agus Subiyanto diperkenalkan kepada seluruh anggota dewan yang hadir.

Jenderal Agus juga melakukan sesi foto bersama dengan para pimpinan DPR yang hadir.

Profil Jenderal Agus Subiyanto

Agus Subiyanto lahir di Cimahi, 5 Agustus 1967 sehingga saat ini, umurnya 56 tahun.

Suami dari Evi Sophia Indra ini merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1991 yang berpengalaman dalam Infanteri (Kopassus).

Agus Subiyanto merupakan sosok perwira TNI yang berpengalaman di berbagai satuan di dalam dan luar lingkungan TNI AD.

Di dalam lingkungan satuan TNI AD, Agus Subiyanto pernah berkiprah di Kopassus, Divisi 2 Kostrad, Seskoad, Denma Mabesad, Rindam, hingga Pussenif Kodiklatad.

Di Kopassus, perwira tinggi TNI tersebut pernah menduduki jabatan Komandan Batalyon 22 Grup 2 Kopassus dan Kepala Penerangan Kopassus.

Ia juga tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Asisten Operasi Divisi 2/Kostrad pada 2011, Dosen Madya Seskoad pada 2015, dan Denma Mabesad pada 2015-2016.

Selain itu, Agus Subiyanto juga tercatat pernah menjabat sebagai Pamen Denma Mabes TNI pada 2018-2019 dan Wakil Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri Komando Pendidikan dan Latihan (Wadanpussenif Kodiklat) pada 2019-2020.

Di jajaran Komando Teritorial, Agus Subiyanto juga tercatat pernah menjabat sebagai Komandan Kodim 0735/Surakarta pada 2009-2011.

Kemudian, ia pernah menjadi Asisten Operasi Kasdam I/Bukit Barisan pada 2014-2015, Komandan Rindam II/Sriwijaya 2016-2017, Komandan Korem 132/Tadulako pada 2017-2018, dan Komandan Korem 061/Suryakancana pada 2020.

Agus Subiyanto juga pernah menjabat sebagai Komandan Paspampres pada 2020-2021.

Pernah Bela Anggota saat Jadi Danpaspampres

Sementara saat menjadi Danpaspampres, Agus sempat ramai dibicarakan setelah membela anggotanya, Praka Izroi, yang dicegat saat penyekatan PPKM Darurat pada Rabu (7/7/2021).

Pada saat itu, sempat terjadi cekcok antara Praka Izroi dan anggota kepolisian yang bertugas.

Padahal, Praka Izroi telah menerangkan dirinya adalah anggota Paspampres.

Terkait hal ini, Agus mengatakan masalah tersebut muncul karena adanya kesalahpahaman.

Menurut Agus, petugas di lapangan tak sepenuhnya memahami aturan PPKM Darurat tentang sektor esensial, non-esensial, dan kritikal.

Ia juga menerangkan bahwa 75 persen anggota Paspampres tinggal di luar asrama yang tersebar di wilayah Jabodetabek.

PR Jenderal Agus Subiyanto usai Sah Jadi Panglima TNI

Jenderal Agus Subiyanto telah resmi disahkan menjadi Panglima TNI oleh DPR RI, Selasa (21/11/2023).

Jenderal Agus menggantikan Laksamana Yudo Margono yang memasuki pensiun pada akhir November 2023.

Adapun pengesahan Jenderal Agus Subiyanto dilakukan usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi I DPR RI.

Pasca disahkan, Jenderal Agus Subiyanto direncanakan akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (22/11/2023) esok.

Lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1991 ini pun memiliki sederet pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan seusai dilantik sebagai Panglima TNI.

Deretan PR Jenderal Agus: dari soal Pemilu 2024 hingga Peningkatan Kemampuan Prajurit

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategis Studies (ISESS), Khairul Fahmi pun membeberkannya.

Untuk prioritas jangka pendek, Khairul mengatakan ada PR di sektor keamanan Pemilu 2024 yang harus disiapkan oleh Jenderal Agus Subiyanto.

Dia mengungkapkan Jenderal Agus harus bisa mengkoordinasikan dan menyiapkan beberapa hal yang berkaitan dengan Pemilu 2024.

Misalnya pengamanan distribusi kotak suara dan surat suara ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) atau kawasan rawan konflik.

"TNI diperlukan dukungannya memperlancar pelaksanaan Pemilu di daerah yang sesuai dengan kriteria tadi," kata Khairul kepada Tribunnews.com, Selasa (21/11/2023).

Khairul pun meminta agar Jenderal Agus turut bersinergi dengan Polri dalam rangka pengamanan Pemilu 2024 yang tinggal menghitung bulan ini.

Sinergi ini, sambungnya, diperlukan demi menjaga stabilitas keamanan saat Pemilu 2024.

Kemudian, Khairul turut menyoroti permasalahan konflik yang masih terjadi di Papua yang harus diselesaikan oleh Jenderal Agus Subiyanto.

Dia pun berharap Jenderal Agus dapat menyelesaikan salah satu kasus yang menjadi sorotan yakni ditawannya pilot Susi Air, Philips Mehrtens yang sudah disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) selama hampir 9 bulan.

"Yang belum ada titik terang misalnya soal penyanderaan pilot Selandia Baru, itu kan belum ada titik terang. Apakah yang bersangkutan masih disandera atau sudah bebas, atau seperti apa," tuturnya.

Selain itu, Khairul juga meminta Jenderal Agus untuk mengevaluasi alutsista TNI dalam konteks jatuhnya pesawat tempur Super Tucano yang jatuh di lereng Gunung Bromo dan mengakibatkan empat pilot gugur.

Evaluasi yang dimaksud Khairul adalah Jenderal Agus mengecek apakah alutsista TNI saat ini dalam kondisi siap tempur atau tidak.

"Tentu saja itu harus dipastikan dengan misalnya melakukan audit secara komprehensif terhadap permasalahan alutsista kita."

"Itu ya merupakan bahan yang memang saya kira sangat penting untuk mengevaluasi kemudian menunjukkan bahwa modernisasi dan peremajaan alutsista TNI itu memang sebuah keharusan dan perlu didukung pemerintah," ujarnya.

Sementara prioritas jangka menengah yang harus diselesaikan Jenderal Agus yaitu terkait pemeliharaan dan memperkaya kemampuan prajurit TNI di segala matra.

Khairul berharap naiknya kemampuan prajurit TNI tidak hanya mencapai batas minimum kekuatan pokok.

"Pembangunan kemampuan prajurit ini termasuk dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi berbagai bentuk ancaman non-konvensional dan bentuk-bentuk peperangan di masa depan yang selama ini relatif kurang dikuasai oleh para prajurit."

"Selain tentunya berbagai tantangan di kawasan rawan konflik yang berkaitan dengan kedaulatan dan keutuhan negara," tuturnya.

Khairul juga berharap Jenderal Agus mampu membangun profesionalitas dan integritas para prajurit TNI.

Serta mendorong para prajurit untuk selalu patuh dalam melakukan tindakan apapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kita berharap tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang tidak relevan atau yang semestinya menjadi kewenangan lembaga lain tetapi diurus oleh TNI," ujarnya.

Dalam jangka panjang, Khairul menunggu terobosan-terobosan baru dari Jenderal Agus yang merupakan generasi baru sebagai lulusan Akmil 90-an.

"Panglima ini karena beliau mencerminkan hadirnya regenerasi estafet kepemimpinan dari generasi sebelumnya dari generasi 80-an ke generasi 90-an diharapkan hadir strategi baru dalam konteks perannya sebagai pembina kekuatan, kemampuan, pengguna kekuatan, dan gelar operasional antar matra, maupun dalam bentuk improbabilitas dan sinergitas antar matra antara TNI dan lembaga lain dan antara TNI dengan Polri," pungkasnya. (tribun network/thf/Tribunnews.com)