- Kemampuan Umum:

1. Pasal 24 UUD 1945
2. UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. UU 14/1985 tentang MA jo. UU 3/2009
4. UU 2/1986 jo. 49/2009 (Peradilan Umum)
5. UU 7/1989 jo. UU 3/2006 (Peradilan Agama)
6. UU 5/1986 jo. UU 9/2004 jo. UU 51/2009
7. UU 30/2014 (Peradilan TUN)
8. UU 31/1997 (Peradilan Militer)
9. UU 46/2009 (Pengadilan Tipikor)
10. UU 2/2004 (Pengadilan Hubungan Industrial)
11. UU 31/2004 jo. UU 45/2009 (Pengadilan Perikanan)
12. UU 37/2004 (Pengadilan Niaga)
13. UU 26/2000 (Pengadilan HAM)
14. UU 11/2012 (Pengadilan Anak)
15. UU 14/2002 (Pengadilan Pajak) 16 UU 3/2006 (Mahkamah Syar'iyah)

Baca juga: Materi SKB CPNS Kemenkumham 2023 per Jabatan

- Kemampuan Khusus:

1. Pembagian Hukum berdasarkan fungsi (hukum privat dan publik)
2. Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) dan Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg)
3. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA/UU 11/2012)
4. Perma 1/2016 (Mediasi di Pengadilan)
5. Kekhususan hukum acara pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga
6. KUHP (existing), KUHP Baru (UU 1/2023), KUH Perdata (umum), UU di luar KUHP/KUHPerdata (khusus); UU Tipikor, UU TPPU, UU Perikanan, UU HAM, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, UU Narkotika, UU TPPO, UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU Minerba, UU PPLH (Lingkungan Hidup), UU KDRT, UU TPKS (kekerasan seksual), UU Fidusia, UU Perpajakan, UU Kehutanan, UU Hak Tanggungan, UU Pokok Agraria, UU Kepailitan dan PKPU, UU Parpol, UU Arbitrase, UU Keterbukaan Informasi Publik
7. Asas keberlakuan undang-undang menurut waktu dan tempat, Asas kekuasaan kehakiman, Asas hukum acara pidana dan perdata
8. Sumber hukum nasional (undang-undang, yurisprudensi, traktat, kebiasaan dan doktrin)
9. Sistem pembuktian dalam perkara pidana
10. Sistem pembuktian dalam perkara perdata
11. Upaya hukum di MA (upaya hukum biasa dan luar biasa)
12. Perkara Grasi (UU 22/2002 jo. UU 5/2010)
13. Bantuan hukum (Posbakum)
14. Layanan administrasi perkara secara elektronik (SIPP, SIAP, Direktori Putusan)
15. Layanan persidangan secara elektronik (eCourt/e Litigation)

5. Jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama

- Kemampuan Umum:

1. Pengenalan Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT)
2. Pengenalan kriminalisasi dan Tipologi TPPU
3. Pengenalan standar internasional APU PPT atau Financial Action Task Force (FATF)
4. Pengenalan kelembagaan PPATK
5. Kebijakan Aparatur Sipil Negara
6. Kebijakan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan

- Kemampuan Khusus:

1. Kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan
2. Pengenalan pengguna jasa dan pihak pelapor
3. Pemahaman jenis produk, karakteristik dan mekanisme transaksi pada pihak pelapor
4. Analisis transaksi yang berindikasi TPPU/PT berdasarkan karakteristik dan mekanisme transaksi dari produk/jasa pihak pelapor
5. Penegakan Hukum dan Pengenaan Sanksi Administratif
6. Pengantar Audit Khusus dan Audit Kepatuhan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
7. Pemahaman tentang analisis dan pemeriksaan

6. Jabatan Asisten Perisalah Legislatif Terampi

- Kompetensi Umum:

1. Kelembagaan Negara dan Sejarah Indonesia
2. Manajemen ASN dan Pembentukan Perundang-Undangan

- Kompetensi Khusus:

1. Kelembagaan DPR
2. Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan penulisan sesuai PUEBI
3. Instansi Pembina dan Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif

7. Jabatan Dosen Asisten Ahli

1. Etika dan Tri Dharma Perguruan Tinggi Pengetahuan dasar dan wawasan terkait etika, pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian.

2. Bahasa Inggris Kompetensi membaca teks dalam Bahasa Inggris yang meliputi:

• teks artikel ilmiah;
• teks argumentatif;
• teks pengumuman; dan
• teks berita.

3. Penalaran dan Pemecahan Masalah Kemampuan dalam aspek:

• critical thinking: kemampuan mengidentifikasi masalah;
• analytical thinking: kemampuan satu informasi dengan informasi lain, mencari hubungan sebab akibat;
• creative thinking: kemampuan mencari alternatif solusi dari permasalahan; dan
• strategic thinking: kemampuan memprediksikan suatu keadaan berdasarkan data yang ada kemudian mampu membuat keputusan dari kemungkinan alternatif solusi yang ada.

Baca juga: Materi SKB CPNS Mahkamah Agung 2023 per Jabatan

4. Dimensi Psikologi Karakteristik kepribadian dalam aspek:

• integritas;
• keunggulan personal;
• keunggulan sebagai pembelajar;
• kompetensi sosial; dan
• penggerak perubahan.

8. Jabatan Dosen Lektor