Materi SKB CPNS Kemenkes 2023 per Jabatan, Lengkap dengan Link PDF

13. Jabatan Penyelidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama

- Kemampuan Umum:

1. Penanganan, Pengelolaan Data, dan Informasi terkait Tindak Pidana Korupsi
2. Manajemen Dukungan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi
3. Penyusunan Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Kompetensi Khusus:

1. Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi
2. Pelaksanaan Pelacakan Aset
3. Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
4. Penanganan Pertama Barang Bukti Elektronik
5. Penyusunan pendapat dan kajian hukum terkait pemberantasan korupsi dan kelembagaan KPK
6. Manajemen Penanganan Perkara/Litigasi dan Non Litigasi yang terkait tugas dan kewenangan KPK
7. Pengelolaan pemberian penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

14. Jabatan Perisalah Legislatif Ahli Pertama

- Kompetensi Umum:

1. Kelembagaan Negara dan Sejarah Indonesia
2. Manajemen ASN dan Pembentukan Perundang-Undangan

- Kompetensi Khusus:

1. Kelembagaan DPR
2. Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan penulisan sesuai PUEBI
3. Instansi Pembina dan Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif

15. Jabatan Petugas Barang Bukti

Kemampuan Umum:

1. Peraturan Perundang-Undangan Nasional
2. Fungsi Pengelolaan Barang Bukti
3. Uraian Tugas
4. Sistem Informasi
5. Manajemen
6. Administrasi Data
7. Operasi Perangkat Lunak dan Pengolahan Data

- Kompetensi Khusus:

1. Aturan Penggunaan
2. Aturan Pengelolaan
3. Identifikasi Data
4. Integrasi Data
5. Analisa Data
6. Hukum Acara Pidana
7. Hukum Acara Perdata
8. Hukum, Pendidikan dan Kewarganegaraan
9. Penyusunan Laporan dan Layana

16. Jabatan Pranata Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terampil

- Kemampuan Khusus:

1. Pengelolaan Data dan Informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Pengelolaan Dukungan Kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Pengamanan Data dan Informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

17. Jabatan Pranata Peradilan Ahli Pertama

- Kemampuan Umum:

1. Pasal 24 UUD 1945
2. UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. UU 14/1985 tentang MA jo. UU 3/2009
4. UU 11/2012
5. UU 2/1986 jo. 49/2009
6. UU 7/1989 jo. UU 3/2006
7. UU 5/1986 jo. UU 9/2004 jo. UU 51/2009
8. UU 30/2014
9. UU 31/1997
10. Pembagian Hukum berdasarkan fungsi (hukum privat dan publik)

Baca juga: LINK Pengumuman Hasil SKD CPNS 2021 pada 21 Kementerian di Indonesia, Disertai Materi SKB

- Kemampuan Khusus:

1. Peraturan Menteri PANRB 26/2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan
2. Hukum Acara Pidana dan Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Peradilan Militer, Hukum Acara Peradilan TUN
3. KUHP, KUHPerdata (umum), UU diluar KUHP/KUHPerdata (khusus), Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Qonun Aceh, UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
4. Asas keberlakuan undang-undang menurut waktu, Asas kekuasaan kehakiman, Asas hukum acara pidana, perdata, agama, militer, dan TUN
5. Sumber hukum nasional (undang-undang, yurisprudensi, traktat dan doktrin)
6. Sistem pembuktian dalam empat lingkungan badan peradilan
7. Upaya hukum di MA (upaya hukum biasa dan luar biasa)

Link download PDF Materi SKB CPNS Kemenkes 2023: KLIK

(Tribunnews.com/Muhammad Alvian Fakka)