Polri Soroti Banyaknya Tantangan Wujudkan Kamtibmas: Dari Perubahan Iklim hingga Impor Ilegal
Fadil menyampaikan sebagaimana telah ditekankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa tantangan Polri ke depan semakin berat.
Penulis: Ibriza Fasti Ifhami
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ibriza Fasti Ifhami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Mohammad Fadil Imran menyoroti masih banyaknya tantangan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) ke depan.
Hal itu disampaikan Fadil dalam acara HUT Ke-37 Polairud di Mako Ditpoludara Korpolairud Baharkam Polri, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (1/12/2023).
Fadil menyampaikan sebagaimana telah ditekankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa tantangan Polri ke depan semakin berat.
Oleh karena itu, menurutnya, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud) Baharkam Polri dalam menjaga stabilitas kamtibmas di Indonesia.
Pertama, ia mengatakan Korpolairud harus memberikan dukungan penuh melalui partisipasinya mengamankan lokasi merger proyek pemerintahan.
"Berikan dukungan penuh dalam menjamin stabilitas kamtibmas di lokasi merger proyek, karena dapat menjadi titik tumbuh perekonomian baru yang merupakan leverage point atau daya ungkit pembangunan nasional," kata Fadil, dalam sambutannya, Jumat ini.
Baca juga: Komunitas Driver Ojol Dukung Pemerintah dan Polri Jaga Kamtibmas yang Kondusif
Kedua, eks Kapolda Metro Jaya itu menyororti adanya tantangan bencana alam dan perubahan iklim.
"Letak geografis Indonesia pada pacific ring of fire membuat Indonesia sangat rentan terjadi bencana," ucapnya.
Untuk itu ia meminta agar kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana (sarpras) dapat dipastikan guna melakukan respons cepat untuk memitigasi bencana.
Ketiga, katanya, tantangan terkait penegakkan hukum.
Fadil mengatakan laporan Environmental Justice Foundation pada tahun 2023 menyebutkan bahwa perairan seringkali digunakan untuk praktik pemindah muatan ilegal.
"Seperti satwa yang dilindungi, transaksi narkotika, dan peredaran senjata api ilegal. Selain itu praktik importasi ilegal juga kerap dilakukan di jalur perairan, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara," jelas Fadil.
Keempat, ia menyoroti sejumlah acara atau event bertaraf nasional atau internasional yang bakal diselenggarakan di Indonesia.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
A member of
Follow our mission at sustainabilityimpactconsortium.asia
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.