Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa seharusnya ada 126 juta sertifikat tanah yang dipegang masyarakat sekarang ini.

Namun hingga kini masih banyak bidang tanah yang belum disertifikatkan.

"Kita tahu di seluruh negara kita ini seharusnya ada 126 juta sertifikat yang dipegang masyarakat, (dipegang) oleh rakyat," kata Jokowi dalam acara Penyerahan Sertifikat Tanah dan Peluncuran Sertifikat Tanah Elektronik, di Istana Negara, Jakarta, Senin, (4/12/2023).

Baca juga: Kementerian Agraria dan Tata Ruang Terbitkan Sertifikat Tanah untuk 20 Masjid Wakaf di Malang

Pada 2015 lalu baru ada 46 juta sertifikat tanah dari yang seharusnya 126 juta sertifikat. Masih ada 80 juta bidang tanah yang belum bersertifikat.

"Sehingga kalau ada banyak konflik tanah dan agraria ya kita harap maklum. Karena 80 juta sertifikat belum diberikan kepada masyarakat," katanya.

Menurut Presiden apabila tidak terus digenjot maka butuh 160 tahun, agar seluruh tanah dapat disertifikatkan.

Baca juga: Sertifikat Tanah 7 Warga Ponorogo Digadai Mantan Kades, Korban Ditagih Keperasi Puluhan Juta

Pasalnya saat itu, Kementerian ATR/BPN hanya mampu menerbitkan 500 ribu sertifikat tanah per tahun.

"Siapa yang mau menunggu selama itu? Tunjuk jari saya beri sepeda," katanya.

Namun kata Presiden, berkat percepatan  penerbitan sertifikat yang diakukan Kementerian ATR/BPN terjadi lompatan jumlah sertifikat sekarang ini.

Sampai hari ini kata Jokowi, total sudah 109 juta sertifikat yang diberikan ke masyarakat.

"Saya bisik-bisik ke menteri ATR/BPN, 2024 capai angka berapa? Kurang lebih, yang janji bukan saya, pak menteri ATR/BPN. Kurang lebih 120 juta sertifikat. Kurang 6 juta aja. Itu yang namanya kerja. Saya lihat memang di kantor BPN kerja sampai malam terus. Memang harus begitu berikan pelayanan ke masyarakat," pungkasnya.