TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah resmi meluncurkan portal Satu Data Indonesia (SDI) pada akhir 2022 silam.

Kabag Program dan Umum Pusat Data dan Informasi Setjen Kemendagri Benny Malik mengungkapkan Satu Data Indonesia menjadi salah satu cara menghasilkan kebijakan yang lebih baik.

“Contohnya adalah kebijakan Bantuan Langung Tunai yang datanya diambil dari data kependudukan. Orang miskin itu kan bergerak, tidak mungkin selamanya miskin. Dengan adanya Satu Data Indonesia, kita akan tahu warga yang tidak lagi masuk kategori msikin. Ini tentunya akan membuat Bantuan Langsung Tunai diterima oleh warga yang sesuai dengan sasaran,” kata Benny dalam talkshow Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pilar Transformasi Indonesia dengan tema Keterpaduan Data Melalui SPBE yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Sisiplus by Katadata, Selasa (5/12/2023).

Benny memberi contoh, rencana Kementerian Keuangan memadankan Nomor Induk Kependudukan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak juga menjadi cara untuk menghasilkan data yang tepat dalam mengambil sebuah kebijakan.

Menurut Benny, saat ini Kemendagri memiliki banyak data yang dihasilkan oleh wali data seperti daerah terkait kependudukan.

Baca juga: SDM Jadi Tantangan Implementasi Satu Data Indonesia

Transformasi digital melalui SPBE, kata Benny, akan membuat semua data tersebut dikumpulkan dalam satu wadah yaitu Satu Data Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia dan Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah mengungkapkan, penyatuan data melalui Satu Data Indonesia menjadi hal yang penting dalam pelayanan publik.

“Teknologi Informasi di daerah masih banyak yang tidak jalan. Ketika data diakses yang muncul adalah kesulitan dan juga terkadang data yang disampaikan tidak akurat. Contoh ketika pemerintah akan memberikan bansos di masa pandemi. Sulit untuk mendapatkan data yang akurat tentang warga yang berhak menerima. Satu Data Indonesia bisa menyelesaikan masalah itu,” jelas Trubus.

Trubus menjelaskan, perlu kerja sama dari semua pihak untuk menyukseskan program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, terutama dari pemimpin di daerah.

“Jangan sampai pemimpin di daerah tidak mau mengeluarkan data yang benar karena tidak ingin borok di daerahnya ketahuan. Ini tentu akan menyulitkan proses integrasi data di Satu Data Indonesia. Jadi memang harus ada kolaborasi antara pusat dan daerah untuk menjalankan SPBE ini,” kata Trubus.

Baca juga: Jumlah Keluarga Berisiko Stunting 2023 Turun Signifikan, BKKBN Gelar Forum Satu Data Keluarga

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan peluncuran portal SDI mendukung arahan Presiden Joko Widodo tentang reformasi birokrasi yang ingin birokrasi lincah dan cepat.

Salah satu upayanya adalah dengan digitalisasi pemerintahan.

“Kementerian PANRB mendukung implementasi SDI sebagai upaya melaksanakan digitalisasi pemerintahan seperti yang menjadi arahan Presiden kepada kami. SDI bersama Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi aspek penting dan berperan kuat dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan,” katanya usai Peluncuran Portal SDI, di Jakarta Pusat, Jumat (23/12/2022).

Adapun Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan portal SDI menjadi jawaban atas kebutuhan terhadap seluruh data yang bisa diakses dalam satu wadah.

Portal SDI dapat berfungsi sebagai marketplace data pemerintah, yang mempertemukan supply dan demand terhadap data.

Portal SDI terhubung dengan seluruh portal data di masing-masing instansi pemerintahan. Beragam jenis data baik statistik, spasial, maupun keuangan di seluruh strata pemerintah itu akan bermuara di portal SDI.

“Paling penting adalah menbuat data pembangunan itu valid, kredibel, akurat, mutakhir, dan mudah diakses. Tuntutan ini tentu menghadapi tantangan dalam penatakelolaan data yang begitu beragam di Tanah Air mulai dari teknis maupun non-teknis," ucapnya.