Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi menggelar aksi dalam rangka Peringatan Hari HAM dan Hari Anti Korupsi.

Aksi demonstrasi tersebut dilaksanakan, di depan Kantor Balai Kota Malang, Jawa Timur, pada Kamis (7/12/2023).

Puluhan mahasiswa tampak berkumpul dengan membawa kain putih berukuran sedang bertuliskan kalimat-kalimat bernada kritik terhadap pemerintah, yang ditulis menggunakan cat semprot.

Beberapa kalimat kritik itu, yakni "Ini dinasti, bukan demokrasi" dan "Lawan tirani".

Koordinator Aksi Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi, Dimas menyoroti demokrasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mengalami kemunduran dan semakin menjauh dari semangat dan tujuan awalnya yang didorong oleh berbagai kelompok pro-demokrasi pada tahun 1998.

Dimas menilai, puncak dari kemunduran era Jokowi tampak pada dinamika politik Pemilu 2024 yang sarat dengan cara-cara berpolitik yang dinilainya kotor demi melanggengkan kekuasaan.

"Pemilu yang sejatinya adalah ruang perwujudan prinsip kedaulatan rakyat di dalam demokrasi, justru digunakan oleh Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya melalui pembangunan dinasti politik keluarganya," kata Dimas, kepada wartawan, Kamis (7/12/2023).

Terkait hal itu, Dimas menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 90/PUU-XXI/2023 yang diduga memuluskan langkah putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) di 2024.

Menurutnya, Putusan MK tersebut juga diduga tak luput dari andil Hakim Konstitusi Anwar Usman yang merupakan paman dari Gibran sekaligus adik ipar Jokowi. Di mana akibat memutus putusan tersebut Anwar dinyatakan melanggar etik berat dan dicopot jabatannya oleh Majelis Kehormatan Mahakamah Konstitusi (MKMK).

Tak hanya itu, Dimas juga menilai, gejala kemunduran demokrasi Indonesia sejatinya mulai nampak sejak tahun-tahun sebelumnya. Di antaranya ditandai dengan upaya pelemahan terhadap gerakan anti-korupsi melalui revisi UU KPK,"

Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurut Dimas, telah membonsai kemampuan lembaga anti rasua itu untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang menjadi penyakit kronis dan akut elit politik.

"Demikian juga dalam pemilihan pimpinan KPK, juga tidak luput dari intervensi kekuasaan. Hasilnya, KPK hari ini tidak hanya menjadi lemah, tapi juga amburadul dan semakin kehilangan integritasnya," jelasnya.

Adapun organisasi tergabung Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi, di antaranya HMI Hukum Universitas Brawijaya, HMI Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, GMNI Cabang Malang Raya, IMM Universitas Brawijaya, IMM Aufklarung Teknik UMM, Lembaga Yustisi Mahasiswa Islam Malang, Kohati Hukum Universitas Brawijaya, Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum.