VIDEO Dituding Tendensius, Ganjar Merasa Tak Puas Jawaban Prabowo soal Kasus HAM Berat Masa Lalu
Ganjar berharap Prabowo bisa menjawab pertanyaannya mengenai kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Penulis: Apfia Tioconny Billy
Editor: Srihandriatmo Malau
TRIBUNNNEWS.COM, JAKARTA - Debat perdana calon presiden (capes) berlangsung pada Selasa (12/12/2023) malam lalu.
Debat perdana membahas mengenai 'Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi'.
Ganjar menegaskan komitmennya dengan Mahfud MD untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada kesetaraan akses, kesempatan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, dengan fokus pada wilayah yang belum merasakan manfaat pembangunan yang ada.
Ganjar-Mahfud berharap dapat menciptakan Indonesia yang lebih merata, adil, dan berkeadilan bagi semua warganya.
Ganjar menekankan perlunya pemberantasan korupsi dan penegakan keadilan dalam pemerintahan, serta memastikan perlakuan yang adil bagi semua orang dalam berdemokrasi.
Namun Ganjar mengkritisi debat perdana capres yang digelar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023) malam.
Adapun dalam debat perdana capres, Ganjar sempat bertanya ke Prabowo mengenai komitmennya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu jika terpilih di Pilpres 2024.
Ganjar mengatakan, terdapat 12 kasus pelanggaran HAM berat mulai dari peristiwa 1965-1966, peristiwa Talangsari 1989 hingga peristiwa Wamena 2003.
Dia menjelaskan, pada tahun 2009 lalu, DPR sudah mengeluarkan empat rekomendasi untuk presiden, yakni membentuk pengadilan HAM ad hoc.
Kemudian, menemukan 13 korban penghilangan paksa, memberikan kompensasi dan pemulihan, dan meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan.
Pertanyaan tersebut pun langsung dijawab Prabowo, dan prabowo mengatakan, dirinya sudah berkali-kali memberikan jawaban.
Prabowo lalu meminta agar kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tidak dipolitisasi.
Ganjar pun mengaku tidak puas dengan jawaban capres nomor urut 2, Prabowo Subianto terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Menurut Ganjar pertanyaan soal HAM penting agar siapapun kandidat yang ikut Pemilu berikutnya tidak dikaitkan dengan kasus HAM lagi.
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menegaskan, dirinya mengajukan pertanyaan itu bukan untuk mendiskreditkan pihak tertentu.
Karenanya, Ganjar berharap Prabowo bisa menjawab pertanyaannya mengenai kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Ganjar juga mengkritisi mekanisme debat perdana capres yang digelar di KPU.
Ganjar menyebut, bahkan beberapa pihak menyindir debat perdana capres tersebut seperti main tebak-tebakan.
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menegaskan, dirinya ingin dalam adu gagasan tersebut ada perdebatan namun waktu yang diberikan oleh KPU terbatas untuk saling tanya jawab.
Dia menyebut, dirinya ingin agar para kandidat bisa saling mendalami gagasan yang disampaikan.
Ganjar menjelaskan, hal tersebut penting agar masyarakat tidak ragu-ragu dalam menentukan sikap.
Kendati demikian, dia tetap mengapresiasi KPU telah melaksanakan debat perdana capres 2024.
Ganjar Yakin Debat Tingkatkan Elektabilitas
Namun Ganjar yakin debat tadi malam dapat meningkatkan elektabilitas suara untuk Ganjar dan pasangannya Mahfud MD.
Sebagai informasi, hasil Survei terbaru Litbang Kompas terbaru periode 29 November-4 Desember 2023 menunjukan (capres) dan wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di urutan pertama dengan elektabilitas 39,3 persen.
Sementara itu, elektabilitas capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ada di angka 16,7 persen.
Kemudian tingkat elektoral capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tercatat 15,3 persen.
Usai debat semalam Ganjar juga yakin popularitasnya semakin meningkat.
Ganjar yakin debat akan semakin seru setelah cawapresnya yang berdebat.
Debat kedua yang dikhususkan untuk cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 tema isu ekonomi, ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investas pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur dan perkotaan.(*)