Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin menghadiri peringatan Hari Pekerja Migran Internasional (HPMI) 2023 di Tenis Indoor Senayan Jakarta pada Senin (18/12/2023).

Tampak kursi-kursi penonton di berbagai sisi tribun hampir penuh oleh para pekerja migran Indonesia yang mengenakan kaus kuning bertuliskan Pekerja Migran Berdaya Sejahtera atau rompi bertuliskan #SIKAT SINDIKAT.

Dalam sambutannya, Ma'ruf mengatakan UUD 1945 menjamin setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Baca juga: 6 Bulan Beroperasi, Polri Tangkap 1.060 Tersangka TPPO, 2.822 Korban Diselamatkan

Oleh karena itu, kata dia, bekerja di mana pun menjadi hak setiap warga negara Indonesia, termasuk untuk memilih bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran.

Menurutnya, menjadi kewajiban Pemerintah untuk memastikan proses persiapan sebelum keberangkatan, serta pelatihan dan penempatannya, dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan berlaku.

Pekerja migran Indonesia, kata dia, wajib mendapatkan akses pelayanan dan perlindungan memadai dari Pemerintah Indonesia, pemberi kerja, dan Pemerintah negara tujuan, baik akses layanan publik dan perlindungan sosial, maupun perlindungan hukum dan hak-hak pekerja lainnya. 

Baca juga: Kemlu Pulangkan 28 WNI Korban TPPO Jebakan Eksploitasi Perusahaan Online Scamming di Kamboja

Pemerintah Indonesia, kata dia, juga akan terus menjalin dan memperluas hubungan kerja sama yang baik dengan berbagai negara untuk memperluas potensi kesempatan kerja. 

Ia pun menceritakan pengalamannya dari kunjungan ke Slovakia.

Menurutnya, negara tersebut masih sangat terbuka bagi para pekerja migran dari Indonesia.

Ma'ruf pun meminta agar kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia melalui jalur resmi, khususnya bagi para pekerja migran Indonesia. 

Sejak tahun 2007 hingga Desember 2023, kata dia, jumlah Pekerja Migran Indonesia tercatat sekitar 4,8 juta orang. 

Para pekerja migran, kata dia, tidak hanya berkontribusi terhadap pengurangan pengangguran dan peningkatan daya ungkit ekonomi daerah asal, tetapi juga terhadap penerimaan negara. 

Di tahun 2022, lanjut dia, devisa melalui remitansi mencapai Rp139 triliun, atau yang terbesar kedua setelah sektor migas.

Selain menjadi pahlawan devisa, kata dia, pekerja migran juga merupakan duta-duta negara yang turut mempromosikan berbagai hal positif tentang Indonesia, baik adat, dan budaya, serta potensi kuliner dan pariwisata. 

Ma'ruf menegaskan Pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai kewajiban untuk menyiapkan calon pekerja migran yang kompeten, baik teknis maupun bahasa, sehingga mereka dapat merebut peluang kerja di luar negeri.

Baca juga: 11 Orang Nyaris Jadi Korban TPPO di Batam, Polisi Amankan 3 Tersangka

Penyiapan kompetensi tersebut, kata dia, penting untuk mewujudkan pekerja migran yang berdaya. 

"Kita menginginkan mereka merdeka dari belenggu sindikat penempatan ilegal dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sehingga dapat hidup lebih sejahtera," kata Ma'ruf.

Untuk itu, ia meminta seluruh instansi yang berwenang untuk serius memerangi TPPO yang sejatinya bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. 

Ma'ruf juga meminta para pekerja migran menyebar-luaskan kepada rekan, keluarga, dan tetangga, tentang risiko pekerja ilegal dan TPPO.

Risiko tersebut di antaranya kekerasan, gaji tidak dibayarkan, eksploitasi jam kerja, dan diperjual-belikan antarmajikan. 

"Di samping itu, pekerja migran tanpa dokumen resmi tidak bisa mendapat perlindungan dari pemerintah ataupun penyedia kerja, serta rentan akan penipuan dan eksploitasi oleh penyalur," kata dia.

Sebagai wujud komitmen negara, kata Ma'ruf, Pemerintah telah memberikan kemudahan dan fasilitas, dalam rangka memberikan pelindungan yang utuh dan menyeluruh, baik sebelum, selama, dan setelah bekerja.

Dukungan Pemerintah di antaranya, kata dia, berbentuk pembiayaan proses penempatan melalui Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Tanpa Agunan yang mudah bagi pekerja migran, dan fasilitas jalur cepat keimigrasian di delapan bandara internasional di Indonesia.

Selain itu, kata dia, juga berbentuk penerbitan surat kepercayaan negara untuk menjamin hak-hak pekerja migran, serta keringanan biaya pengiriman barang milik pekerja migran.

"Saya juga mendapat laporan, bahwa saat ini BP2MI bekerja sama dengan Kementerian PUPR tengah mengupayakan kredit murah bersubsidi untuk kepemilikan rumah bagi para pekerja migran," kata dia.

Ia juga menyampaikan sejumlah hal untuk menjadi perhatian bersama.

Pertama, kata dia, seluruh instansi dan pemangku kepentingan terkait agar berkolaborasi untuk mewujudkan Pekerja Migran Indonesia yang berkualitas dan terampil, utamanya tersertifikasi secara internasional.

Kedua, lanjut dia, Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala BP2MI agar memperkuat konvergensi program pelatihan vokasi untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi Pekerja Migran Indonesia, khususnya keahlian dan keterampilan pekerja migran. 

Selanjutnya, ia meminta agar sosialisasi program dan regulasi dengan lebih baik serta melakukan inovasi dan terobosan dalam tata kelola, pengawasan, serta perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Terakhir, kata dia, kepada para pekerja migran dan WNI di luar negeri ia berpesan agar pandai dan bijaklah menyesuaikan diri. Patuhi peraturan di tempat ada berdiam. 

"Terapkan pepatah 'air orang disauk, ranting orang dipatah, adat orang diturut'. Di pundak Saudara, tersampir citra dan nama baik Indonesia. Akhirnya, saya ucapkan selamat Hari Pekerja Migran Internasional Tahun 2023. Mari bersama kita wujudkan 'Pekerja Migran Indonesia Merdeka, Berdaya, dan Sejahtera'," kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, hadir Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) beserta jajaran, serta ratusan Pekerja Migran Indonesia.