Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyoroti kebocoran data yang terjadi pada badan publik.

Dirinya mengingatkan agar badan publik tetap mewaspadai kasus kebocoran data pribadi.

"Akhir-akhir ini muncul persoalan terkait kebocoran data di beberapa badan publik. Ini adalah isu serius yang mesti menjadi perhatian kita bersama,"ujar Ma'ruf pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Selasa (19/12/2033).

Menurut Ma'ruf, data pribadi rentan untuk disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Sehingga perlindungan data pribadi, menurut Ma'ruf, harus mendapatkan prioritas yang besar.

"Urgensi perlindungan data pribadi semakin tinggi, karena data pribadi sangat rentan disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sah," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf juga menilai pemerataan layanan informasi publik masih menjadi pekerjaan rumah.

Pemerintah, kata Ma'ruf, harus terus mengupayakan pembangunan infrastruktur komunikasi, terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

"Keterbukaan informasi publik yang akurat dan andal kini menjadi sangat vital karena bangsa kita tengah menjalani proses Pemilu. Aspek keterbukaan informasi diyakini sebagai kunci untuk mendorong partisipasi pemilih, serta pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang jujur dan adil," pungkas Ma'ruf.

Seperti diketahui, Wapres KH Ma'ruf Amin menyerahkan Anugerah Keterbukaan Informasi kepada 139 badan publik yang berpredikat informatif.
--