Baginda mengatakan proses pembuatan KTP delapan WN Bangladesh juga tidak terdaftar di Disdukcapil Medan.

"Kami lakukan pemeriksaan verifikasi data dari foto KTP tersebut, Namun hasilnya untuk proses pembuatan KTP tidak terdaftar di Disdukcapil Medan," kata dia.

Baca juga: Tiga Bulan Jadi Pengungsi di Aceh, M Amin Kembali Sebagai Penyelundup Rohingya, Kini Jadi Tersangka

Beberapa waktu lalu diberitakan bahwa Bobby Nasution memastikan KTP yang dimiliki oleh delapan imigran gelap Rohingya itu palsu.

Bobby Nasution mengatakan NIK pada KTP yang didapatkan oleh delapan imigran tersebut memang NIK Kota Medan.

"Kita sudah lakukan pemeriksaan, sejauh ini dari hasil pemeriksaan KTP yang dimiliki oleh mereka (delapan imigran) itu palsu. Namun, untuk NIK-nya itu memang NIK Kota Medan. Tapi begitu dibuka, nama dan NIK dan fotonya itu berbeda," kata Bobby pada Senin (18/12/2023).

Bobby menerangkan KTP milik delapan imigran yang didapat dari Kota Medan itu berbahan biasa selayaknya ID card kerja.

"Itu seperti sindikat kita lihat, card (kartunya) seperti yang saya pakai ini bahannya berbeda dari KTP, tapi kalau sekilas mirip KTP memang. Card nya itu sama seperti card card e-toll segala macam, tapi fotonya diganti dengan foto mereka. Tapi memang NIK-nya betul milik warga Medan. Tapi data dirinya bukan data diri si orang Rohingya," kata dia.

Ia juga mengaku dari sebagian NIK yang digunakan oleh orang Rohingya itu, pemilik NIK sebenarnya ada yang masih hidup.

"Ada yang masih hidup ada yang tidak itu lah dinamakan pemalsuan data," kata Bobby.

Baca juga: Viral Pengungsi Rohingya Masuk NTT dengan KTP Palsu, DPR: Bukti Pengawasan Sangat Lemah

Dilansir dari Tribun Flores, imigran gelap asal Bangladesh yang diamankan oleh Polres Belu bernama Awang (pakai identitas palsu) mengakui KTP palsu yang mereka miliki dibuat di Medan, Sumatra Utara.

Awang mengungkapkan KTP tersebut didapatkannya dari seorang warga dengan membayar sejumlah uang.

Ia juga mengakui bahwa mereka datang dari Bangladesh ke Medan tanpa menggunakan paspor (paspor dan KTP hanya ada di ponsel milik mereka).

"Kami membuat KTP di Medan, Sumatra Utara, dengan menggunakan jasa seorang warga, dengan membayar Rp300 ribu per orang. Kita tidak tahu dia siapa, dia ambil uang 300 ribu setiap orangnya. Dia tidak ada gambarnya dan nomornya padam (tidak bisa dihubungi lagi)," kata M.B. Nadim pemilik nama asli sesuai KTP Bangladesh.

"Setelah mendapatkan KTP tersebut, kami langsung berangkat menggunakan pesawat dari Medan ke Kupang dan terus ke Atambua secara bertahap," lanjut dia.

Baca juga: Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kota Sabang Tolak Kehadiran Pengungsi Rohingya

Ia juga mengakui mereka sudah berada di Desa Takirin sejak tanggal 26 November lalu atau kurang lebih 2 minggu.

Menurutnya, tujuan kedatangan mereka ke Atambua adalah untuk bekerja.

"Tujuan kami datang ke Atambua untuk bekerja, intinya bisa makan," kata dia.

(Tribunnews)